Kamis, 10 Mei 2012

Dishut: 3.730 hektar Lahan PT Raka Non Presdural


Dinas kehutanan kampar menyatakan bahwa 3.730 hektar lahan yang dikelola oleh PT Raka kecamatan Tapung Hulu Kampar adalah non presedural, dalam artian tidak didapatkan berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. ‘’Data ini kita dapatkan dari interpretasi citra satelit tahun 2010 ‘’ujar kepala dinas kehutanan Kampar Ir H Mhd Syukur MMA di ruang kerjanya (10/5)

Dijelaskannya, berdasarkan data ini maka PT Raka bisa dikatakan non procedural, artinya pihak PT Raka tidak pernah melaporkan adanya usaha yang dilakukan dilahan tersebut, termasuk mengurusi perizinan kepada Dishut Kampar, sementara sebagian besar dari lahan yang dikelola PT Raka saat ini adalah lahan kawaan hutan yang harusnya tidak diolah.‘’Sampai saat ini dishut tidak pernah memberikan legalitas perizinan kepada PT Raka, bahkan rekomendasipun tidak ‘’ujarnya

Selain itu areal PT Eaka saat ini berdasarkan data dishut Kampar merupakan eks areal HPH PT Mandau Abadi, dan saat ini berdasarkan data peta Tata Guna Hutan Kawasan bahwa areal tersebut berada dalam hutan produksi  (HP) RangauTamaluku. Dan berdasarkan  undang-undang nomor 53 tahun 1999, secara administrasi berada dalam kawasan Tapung Hulu dan Tapung Hilir kabupaten Kampar. ‘’Sehingga adanya pernyataan dari PT Raka yang menyebutkan mereka mengurus perizinan ke Rohul kurang tepat ‘’ujarnya.

Menurutnya pihaknya sudah menemui pihak perusahaan dan pihak perusahaan menunjukkan bukti adanya sertifikat lahan yang dikeluarkan BPN Rohul, ini tentu saja menimbulkan masalah sendiri karena bagaimanapun itu menunjukkan lahan mereka masih illegal di Kampar.’’kami juga mempertanyakan apakah BPN Rohul sendiri sudah pernah menck ke lapangan bagaimana status lahan ini ‘’ujarnya.

Sementara itu untuk pengelolaan kebun di HP Rangau Tamaluku pihaknya sudah melaporkan kepada kementerian kehutanan pada saat ekspos bupati dan walikota se propinsi Riau di Pekanbaru pada 17 November 2011, saat itu yang hadir adalah  pihak kementerian , KPK, Komisi pemberantasan mafia hokum, mabes Polri. ‘’Artinya hingga tanggal; 17 november 2011 yang lalu kita tidak mengakui adanya PT raka ‘’ujarnya

Ketika ditanya langkah apa yang akan diambil untuk hal ini, Syukur menjawab pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi untuk selanjutnya mengambil tindakan tegas ‘’namun kita sudah bertekad selama didukung semua pihak  dirinya akan segera mengambil tindakan tegas, yaitu mengeksekusi.

Sementara itu Humas PT Raka Abduk halex dalam rapat dengan Pemkab Kampar (9/5) menyatakan bahwa   PT Raka memang belum mempunyai HGU karena HGU masih dalam proses pengurusn yang dimulai dari  pemkab Rohul. ‘’Hingga saat ini HGU belum keluar karena dalam pengurusan ‘’ujarnya.*rdh*

Mahasiswa Pertanyakan Rp 25 M untuk Sekolah Terpadu



Aksi mahasiswa kembali terjadi di Kampar, kali ini para mahasiswa Kampar yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Kampar bersatu (AMKB)mendatangi kantor DPRD Kampar (10/5) untuk mempertanyakan Perda sekolah Unggulan Terpadu (SUT) yang digagas Pemkab Kampar, apalagi untuk SUT ini memakai Rp 25 M dari  APBD Kampar 2012

Korlap aksi Daniel Hidayat Pasai dalam aksi ini menyatakan, ingin mempertanyakan kenapa para anggota DPRD Kampar begitu mudahnya mengesahkan perda tersebut, karena menurut mereka  sekolah ini belum perlu apalagi sampai mengeluarkan dana sebesar Rp 25  M.

Menurut Daniel saat ini masih banyak sekolah di Kampar yang membutuhkan bantuan dan dana yang lebig besar ‘’saat ini kondisi SMP di Kampar kiri hulu menyedihkan dna butuh bantuan, kenapa bukan sekolah itu yang membutuhkan  itu dibantu. ‘’Ini rasanya aneh sekali ‘’ujarnya

Namun sayangnya tidak satupun anggota DPRD ada di kantor tersebut, para mahasiswa ini hanya diterimaoleh Kabag umum DRPD Kampar Jamil M dan 25 orang anggota polisi yang memang mengamankan aksi demo tersebut, para mahasiswa ini terlihat kecewa dengan absennya para anggota DPRD ini. ;’Kkalau kantor ini kosong melompong lalu bagaimana masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya ‘’ujar Korlap aksi Daniel Hidayat Pasai dalam konfrensi persnya dengan wartawan di ruang komisi I DPRD Kampar (10/5)

Sementara itu kabag umum DPRD Kampar Jamil M ketika ditanya oleh Riaupos menjelaskan, para anggota DPRD saat ini memang tidak ada yang berada di kantor, karena memang ada tugasm  ‘’seperti anggota DPRD yang menjadi pansus LKPJ sedang turun ke lapangan sedangkan anggota DPRD yang lain saya juga tidak tahu ‘’ujarnya pasrah .Kapolsek Bangkinang Iptu Norman menyatakan untuk pengamanan ini pihakya menurunkan anggota sebanyak 25 orang namun untunglah semuanya berada dalam kondisi kondusif *rdh*

Kabag Kesra Pemkab Kampar Mengundurkan diri


Pejabat yang mengundurkan diri mulai terjadi di Kampar,  M Amin Sag yang merupakan Kepala bagian (kabag) kesra setda Kampar menyatakan pengunduran dirinya sebagai pejabat Kampar dan meminta izin untuk pindah ke kota pekanbaru.  Isu pengunduran ini dibenarkan oleh M Amin  di Bangkinang usai mengikuti pelantikan STOK di aula bupati Kampar di bangkinang (9/5)

Amin menjelaskan, pengunduran dirinya secara tertulis sudah disampaikannya kepada Bupati Kampar H jefry Noer, hanya saja sampai saat ini ia belum menerma jawaban dari bupati soal pengunduran diri tersebut, bahkan menurutnya dirinya sudah menemui Jefry Noer secara langsung untuk menyampaikan alas an-alasan pengunduran dirinya tersebut.

Amien membantah kalau pengunduran dirinya ini disebabkan karena adanya kekurangcocokan dirinya dengan bupati Kampar, itu semuanya menurutnya fitnah. Kemunduran dirinya disebabkan beberapa alasan, pertama alasan kesehatan. ‘’Saya sudah setahun ini mengidap penyakit gula, bahkan beberapa kali harus masuk rumah sakit, sehingga saya yakin tidak akan bisa bekerja secara maksimal, sementara teman-teman tahu sendiri kerja dibagian saya itu membutuhkan energy dan mobiltas yang cukup tinggi ‘’ujarnya

Alasan lain adalah alasan domisili, saat ini Amien berdomisi di Pekanbaru, sehingga ia harus bolak-balik antara pekanbaru-bangkinang, dan ini membuat dirinya semakin letih. ‘’sedangkan untuk pindah ke bangkinang juga tidak munkin karena anak saya sekolah di pekanbaru dan keluarga juga di Pekanbaru ‘’ujarnya

Sementara itu, Isu yang berkembang adalah Amien mengundurkan diri karena kurang cocok dengan pimpinnanya saat ini, apalagi bagian kesra adalah mengurus persoalan dana untuk masyarakat, banyaknya intervensi membuat Amien memilih untuk mundur, namun terlepas benar atau tidaknya isu tersebut yang pasti Kampar kehilangan salah satu pegawai yang rajin dna potensi (rdh)

PT Raka Akui Belum Miliki HGU


 
*Namun sudah berusaha di Kampar

PT Raka walaupun sudah memiliki lahan seluas 4000 hektar namun ternyata hingga saat ini perusahaan tersebut belum memiliki Hak Guna Usaha, karena lahan yang dikelola oleh perusahaan milik Joni CS ini masih termasuk dalam kawasan hutan. Hal ini disampaikan direktur PT Raka Gunawan melalui humasnya Abdul Halex dalam rapat dengan pemkab Kampar di aula bupati Kampar di Bangkinang (9/5)

Halex menjelaskan, awalnya PT Raka ini hanyalah lahan seluas 400 hektar yang dibeli secara pribadi oleh Heri pada tahun 2002, namun dalam perkembanagnnya pemilik saham juga membeli dan mengganti rugi lahan lahan warga sekitar, ada yang dua hektar ada yang lima hektar sehingga akhirnya luasnya mencapau 4000 hektar, sehingga pada tahun 2003 diputuskan untuk mmbentuk badan hokum dan mengurus HGUNya.

Tanah tersebut ternyata tidak hanya ada dalam wilayah Kampar, karena dari sertifikat atau identitas tanah yang dimiliki warga ada juga masuk dalam wiolayah desa Sontang yang pada tahun 1995 masih wilayah Kampar, namun dengan adanya otonomi daerah dan pembentukan kabupaten Rohul dan pelelawan,desa tersebut masuk dalam wilayah Rohul. Berdasarkan surat ini pihak PT raka mengurus HGUNya ke Rohul ‘’Kami sudah dalam proses pengurusan HGU dan  itu sudah dimulai sejak tahun 2005 yang lalu ‘’ujarnya.

Proses HGU sendiri menurutnya sudah sampai ke tingkat menteri, hanya saja MS kaban saat itu menyatakan tidak akan pernah memberikan izin untuk pelepasan kawasan hutan, kecuali itu dimasukkan dalam tata ruang pemerintah daerah. ‘’Inilah yang menyebabkan kita masih terkatung-ktung ‘’ujar Halex.

Sementara itu kadis perkebuna melalui kabid perkebunan Nusyirwan  menjelaskan sampai saat inipihaknya memang belum pernah menerima permohona izin dari PT raka, baik dalam bentuk izin prinsip maupun izin usaha ‘’sehingga dalam administrasi kita   PT raka belum ada izin dan itu masih kawasan hutan ‘’ujarnya.

Halex sendiri  menjelaskan, pihaknya lebih memilih mengurus izin ke pemkab Rohul karena Pemkab Rohul lebih memberikan jaminan soal kemudahan dan kepastian hukumnya ‘’Pemkab Rohul sudah menjamin kalau mereka akan membantu dan memfasilitasi dalam perizinan ini, seandainya pemkan Kampar juga memberikan kemudahan birokrasi seperti itu tidaklah munkin izin kita lakukan ke Rohul toh wilayahnya lebih luas di Kampar ‘’ujarnya. Dalam sengketa ini dijelaskan Halex sekitar 2000 hektar dari 4000 hektar lahan PT warga sudah dikuasai masyarakat.*rdh#

Design by Amanda @ Blogger Buster