Selasa, 25 Oktober 2011

Kerjasama Pengelolaan Pulau Sudah Disepakati Bersama

Terkait penyegelan kantor desa


Adanya tuntutan agar kepala desa Parit Baru kecamatan Tambang dinonaktifikan yang ditandai dengan penyegelan kantor desa ditanggapi dengan tenang oleh kades Parit Baru Akbar Markib. Di rumahnya di desa parit baru (25/10) Markib menyatakan, persoalan pulau ini bukan kebijakannya namun adalah pekerjaan rumah oleh kades sebelumnya ‘’saya baru menjabat setahun ini sehingga hanya meneruskan saja ‘’ujarnya


Dijelaskannya sebelumnya investor sudah datang kepada ninik mamak dan BPD, dan mereka sudah memberikan rekoemndasi, sehingga begitu dirinya sudah dilantik maka dirinya hanyalah meneruskan kebijakan saja, ‘ karena Ninik mamak sudah setuju dan BPD juga sudah setuju, LPM sudah setuju beserta para kadus maka saya tidak munkin menolak atau menidaknya rekoemndasi ini ‘’ujarnya.


Bahkan untuk ini, dirinya sudah meminta agar investor melapor ke BLH Bangkinang dan meminta agar mereka melakukan amdal dan survey lokasi, apakah ini akan membahayakan bagi lingkungan atau tidak ‘’Dan katanya hasilnya sudah keluar dan katanya tidak masalah ‘’ujarnyaHanya saja diak ya hasil amdal tersebut belum sampa di ketangannya.

Sedangkan penyegelan kantor desa, Markib menyatakan tidak akan melawan dan memilih untuk bersikap diam, karena bisa saja dia melawan hanya saja dirinya selaku kades tidak mau membuat bentrok , karena yang akan menjadi korban adalah warga juga ‘’saya akan segera menemui camat untuk minta nasehat ‘’ujarnya


Markib juga menjanjikan pelayanan masyarakat tidak akan terganggu, karena sejak disegel ia akan melayani masyarakat di rumahnya, sehingga masyarakat akan tetap mendapatkan pelayanan dengan baik ‘’Soal non aktif atau tidak itu bukan urusan saya, biarlah pimpinan menentukan ‘’ujarnya****

Jual Pulau, Kantor Kades Disegel Warga dan Minta Kades di Non Aktifkan


Kesal kepada kepala desa dan Ninik mamak yang menjual pulau kepada investor untuk galian C, maka puluhan warga desa Parit Baru kecamatan Tambang menyegel kantor kepala desa (25/10). Aksi menyegel ditandai mencoret-coret kantor desa tersebut dengan menggunakan cat pilot hitam, warga juga memasang palang kayu di depan pintu kantor desa, dan memaku semua jendela-jendela kantor desa tersebut. Bukan hanya itu warga juga mencoreti dinding dengan kalimat minta agar kepala desa Akbar Arkib dinonaktifkan.

Usai menyegel kantor tersebut, puluhan warga ini mendatangi kantor camat Tambang yang berjarak sekitar 25 Km dari kantor desa tersebut, warga yang diterima oleh Camat Tambang Drs H Asmansyah dan sekretaris camat (sekcam) Tambang Drs Jamalius menyampaikan tuntutan agar kepala desa tersebut di nona aktifkan ‘’Dan cabut rekomendasi melakukan galian C di pulau tersebut ‘’ujar Amran ketua pemuda desa Parit Baru.

Amran menjelaskan, penyegelan kantor desa ini sudah tindakan puncak dari kekesalam warga atas sikap kepala desa beserta aparat ninik mamak dan BPD serta LPM desa tersebut ‘’Karena sudah cukup banyak yang mereka lakukan yang membuat warga menjadi kesal ‘’ujarnya

Salah satunya adalah menjual pulau di desa tersebut yaitu Pulau Tinggi kepada investor yang bernama Sony yang akan mengelola pulau tersebut untuk galian C, ‘’Padahal itu adalah pulau milik masyarakat, dan masyarakat sudah menyatakan tidak setuju dengan pengalian ini kenapa masih dilanjutkan lagi, bahkan investor sudah membangun barak untuk kegiatan galian C tersebut ‘’ujarnya

Kepala desa dan Ninikmamak ini menyerahkan pulau ini dengan harga Rp 300 juta tanpa memikirkan akibat lingkungan yang nantinya ditimbulkan dari galian c ini, karena disekitar pulau yang akan dilaksanakan operasional galian C terdapat peerkebunan karet milik warga yang dikhawatirkan akan tergerus oleh galian ini ‘’Kalau begini nantinya siapa yang akan menjamin kebun tersebut tidak rusak ‘’ujarnya.

Penjualan pulau ini hanyalah persetujuan antara antara kades , Ninik mamak saja dan BPD tanpamelibatkan masyarakat, karena dalam rapat warga sudah menyatakan menolak rencana tersebut.

Camat Tambang Drs Asmansyah menyatakan, bahwa untuk mencabut rekomendasi galian C ini, warga diminta untuk mengirimkan surat keberatan secara resmi kepada dinas pertambangan dan energy pemkab Kampar yang ditebuskan ke camat dan Bupati Kampar sehingga nantinya dalam pengeluaran izin dari distamben akan menjadikan surat ini sebagai pertimbangan ‘’Karena bupati Kampar dalam mengeluarkan izin juga tentunya akan memperhatikan aspirasi banyak pihak ‘’ujarnya. Camat Juga menjanjikan akan memanggil kepala desa bersangkutan untuk minta penjelasan dalam kasus ini *****

Gara-Gara Tak dapar Restu Ninik Mamak, Seherman Batal Calon Kades

Adanya persyaratan harus mendapatkan restu ninik mamak untuk mencalon sebagai calon kepala desa , membuat Suherman salah satu calon kades desa penghidupan kecamatan Kampar kiri tengah hampir gagal untuk bertarung, karena persyaratan yang diberikan panitia pemilihan tersebut dirasakannya terlalu berat dan tidak adil maka Sehermanpun mensomasi panitia, bukan hanya itu iapun langsung mengadu kepada komisi I DPRD Kampar.

‘’Syarat ini terlalu berat dan tidak adil serta mengambil haknya sebagai warga ‘’ujar zamri SH kuasa hokum Suherman dalam acara Hearing dengan komisi I DPRD Kampar di ruang komisi I di Bangkinang (24/10)

Dalam hearing yang dipimpin oleh ketua komisi I Ahmad Fikir Sag dan dihadiri seluruh anggota komisi I ini, Camat Kampar Kiri Tengah dan jajarannya, serta bagian pemerintahan desa setda Kampar, dalam hearing dijelaskan Zamri, Suherman mengikuti pendaftaran pemilihan kepala desa di desa tersebut dan sudah melalui tahapan seleksi formal yang diwajibkan pemkab Kampar, hanya satu saja syarat yang tidak terpenuhi yaitu mendapatkan restu ninik mamak yang dibuktikan dengan tanda tangan lima orang pemangku adat yang diakui, sayangnya Suherman hanya mendapatkan dua tanda tangan saja sehingga Suhermanpun digagalkan.

Dalam pertemuan tersebut zamri menyatakan persyaratan mendapatkan tanda tangan Ninik mamak ini tidak termasuk dalam aturan dna undang –undang tentang pemilihan kepala desa, Di antaranya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 dan Perda Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Desa. ‘’Apalagi persyaratan ini terkesan mengandung adanya unsure kepentingan’’ujarnya\

Hearing ini berjalan cukup alot, karena masing masing pihak mempertahankan pendapanya, dimana panitia bersikeras menyatakan bahwa ini adalah sesuai dengan kesepakatan antara panita dan aparatur. Akhirnya dalam kesimpulan akhir Ahmad fikri atas nama ketua komisi I meminta agar panitia meninjau kembali keputusan tersebut ‘’Bahkan kami meminta agar panitia mencabut persyaratan itu, biarlah masyarakat yang menentukan siapa yang akan mereka pilih menjadi pemimpin karena semua orang berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan ini ‘’ujarnya.

Suherman terlihat lega dengan rekomendasi dari komisi I tersebut, aparat pemerintah Kampar kiri tengahpun menyatakan akan meninjau ulang kembali dengan panitia pemilihan ditingkat desa ***



Design by Amanda @ Blogger Buster