Selasa, 19 Juli 2011

Ruang Sidang Kosong


Kosong....beginilah suasana sidang paripurna di DPRD Kampar (19/7) dan ini bukan hanya sekali saja namun berkali-kali, entah mau jadi apa negeri ini

DPRD Nilai Pemerintah Lalai Soal Pemekaran Desa

* Pemekaran Sudah berjalan Payung Hukumnya Belum ada

BANGKINANG (rdh) Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kampar memintab pemerintah Kampar untuk lebih memprioriotaskan payung hukum sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan, karena nantinya tanpa adanya payung hukum yang jelas bisa saja kegiatan tersebut dianggap melanggar atau malah ditolak pemerintah, ‘’seperti adanya pemekaran 31 desa yang dilaksaakan oleh pmekb Kampar, pemekaran desa tersebut sudah berjalan cukup lama namun baru sekarang perdanya dibahas ‘’ujar juru bicara fraksi Partai keadilan sejahtera (F-PKS) Kampar Ali Shobirian Sag dalam penyampaian padangan umum fraksi terhadap ranperda perubahan nama Kecamatan Bangkinang Barat dan pemekaran 31 desa di gedung paripurna DPRD Kampar di Bangkinang (19/7)


Fraksi PKS menurut Ali menyayangkan sikap teledor pemerintah yang lalai dalam hal payung hukum pemekaran 31 desa ini karena bisa saja pemekaran ini akan ditolak pusat karena tidak ada payung hukumnya, karena untuk pemekrartan ini ini harus memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, supaya tidak bermasalah di kemudian hari.


Pendapat F PKS ini juga didukung oleh Fraksi PPP Plus yang disampaikan oleh juru bicaraya M Anshor, menurut Anshor, ini adalah bukti kelalaian pemerintah , pada prinsipnya Fraksi ini mendukung adanya pemekaran desa hanya saja harus didukung dengan payung hukum agar jangan malah menimbulkan masalah dikemudian hari, ‘’kita berharap kondisi ini jangan terulang kembali, pemkab diharapkan menyediakan payung hukum terlebih dahulu sebelum akhirnya melaksanakannya dalam kegiatan nyata ‘’ujarnya. ****

Design by Amanda @ Blogger Buster