Komisi II Minta Disdikpora Serius Urusi Proyek Pendidikan

Komisi II DPRD Kampar meminta agar dinas pendidikan, pemuda dan olahraga (disdikpora ) Kampar untuk serius dalam melaksanakan proyak pembangunan di dinas tersebut, “apalagi proyek pendidikan ini menyangkut kemaslahan umat ‘’ujar Ketua komisi II DPRD kampar Ali shobirin Sag di Bangkinang (29/10).

Dijelaskannya dari tinjauan ke lapangan dan evaluasi lainnya, ternyata masih banyak proyek yang belum diselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, padahal tahun anggaran sudah hampir mendekati akhir. ‘’Kita sudah meninjau proyek tersebut namun banyak yang belum berjalan sesuai waktu, dikhawatirkan ini tidak akan selesai pada waktunya ‘’ujarnya.

Dijelaskan Ali shobirin, harusnya proyek ini sudah selesai menjelang akhir oktober karena dalam jadwal akhir Oktober semua kegiatan ini sudah selesai, namun sayangnya dari beberapa proyek di disdikpora ini malah belum berjalan separuh ‘’Ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dari dinas dan rekanan masalah proyek ini ‘’ujarnya.

Beberapa proyek yang bermasalah yang sempat ditinjau oleh komisi II DPRD Kampar adalah pembangunan MDA Nurul Miftahul Jannah di Tambang, SD O29 Gading Marpoyan Siak Hulu, MTS Muhammadiyah Kampar Kiri Tengah. Komisi II menurutnya akan terus mendesak dan akan melakukan hearing .dengan disdikpora untuk mendesak dan menanyakan kenapa proyek yang memakan dana ratusan juta ini lamban penyelesaiannya ***

Palsukan TandaTangan, Hardiman Dilaporkan ke Polisi

*Untuk dukungan dalam pilkada

Dituduh sudah memalsukan tanda tangan warga untuk dukungan guna mendaftar sebagai peserta Pilkada kampar beberapa waktu yang lalu, Hardiman calon independen dilaporkan masyarakat ke Mapolres kampar, warga yang merasa tidak pernah didatangi dan memberikan dukungan kepada Hardiman-Indraputra ini merasa namanya dicatut. ‘’Untuk itu kita melaporkan ini sebagai bentuk penipuan dan pemalsuan ‘ujar Najmul Qomar, warga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang yang melapor ke Mapolres Kampar di bangkinang (26/10).

Najmul Qomar yang didampingi oleh abang kandungnya sebagai kuasa hukumnya Abdul Heris Rusli menyatakan, Ia tidak pernah memberikan foto kopy KTP-nya kepada tim Hardiman, juga tidak pernah sekalipun menandatangani beri dukungan kepada Hardiman, untuk itu ia merasa heran namanya ada dalam surat dukungan tersebut. ‘’saya baru tahu kalau ada nama saya itu Juni yang lalu saat adanya petugas dari KPUD yang memverifikasi, saat itu saya menyatakan tidak tahu, namun ternyata masih dicatut dan dipalsukan juga ‘’ujarnya, untuk itu ia member tahu kepada abangnya yang juga selaku pengacara.

Abdul Heris sendiri menyatakan, mereka baru tahu lagi bahwa tanda tangan mereka dipalsukan kembali beberapa hari yang lalu, karena saat diverifikasi mereka sudah menyatakan tidak pernah menandantangani, akhirnya mereka melaporkan ini kepada kepolisin Kampar.

Abdul Heris menegaskan laporan ini bukann atas suruhan siapa-siapa, bukan dilator belakangan oknum yang lain, namun murni semata-mata karena merasa mereka dicatut saja.

Dan sebelumnya ada beberapa warga lain yang juga melaporkan hasil yang sama. Menurut Heris, dengan perbuatannya ini Hardiman dituntut dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman 6 tahun kurungan karena telah memalsukan surat-surat.

Sementara itu Hardiman ketika dikomfirmasi menyatakan, langkah ini sudah terlambat, karena semua pihak bisa melihat ada hal lain dibelakang ini. ‘’manalah munkin saya melakukan hal itu, karena ktp itu letaknya dalam dompet dan lemari, jadi tidak munkin dikeluarkan tanpa pemiliknya yang mengeluarkannya, ‘’ujarnya

Hardiman juga menyatakan, kalau memang ada yang merasa ditipu kenapa baru melaporkannya sekarang, disaat penghujung. Karena KPUD punya waktu yang cukup panjang untuk memverifikasi data tersebut sebelumnya, sehingga tidak wajar kalau ada kondisi ini sekarang.

Hardimab mengakui bisa saja ini disebabkan karena adanya unsure pihak lain, sehingga kemarin mereka yang menyatakan mendukung dirinya sekarang malah berbalik untuk menyatakan tidak mendukung. Hardiman menyatakan dugaannya ad apihak yang bermain ‘’Karena sangat wajar saya menduga disebabkan ada salah satu calon yang menyatakan akan melakukan hal ini pada saya ‘’ujarnya.

Hardiman menyatakan sudah siap menghadapi tuntutan itu ‘’kita lihat sajalah dulu bagaimana perkembangannya, namun saya yakin aparat hokum adalah orang yang cerdas dan memahami masallah ‘’ujarnya***

Kades Parit Baru DimintaCabut Rekomendasi Galian C

DPR Kampar melalui ketua Komisi I DPRD Kampar Ahmad Fikri Sag meminta agar kepala desa Parit Baru segera mencabut kembali rekomendasi yang sudah diberikannya kepada investor Sony untuk mengelola pulau di desanya untuk usaha Galian C ‘’Karena rekomendasi seperti itu hendaknya diberikan berdasarkan kesepakatan warga ‘’ujar Fikri di Bangkinang (26/10)

Statement ini disampaikan Fikri menanggapi adanya aksi penyegelan kantor desa oleh warga disebabkan kesal atas diberikan nya rekomendasi oleh kades pada investor untuk mengelola Pulau Tinggi suatu pulau di desa tersebut., Tindakan kades ini menurut fikri terlalu berani, mengingat bahwa dampak dari penggalian ini nantinya akan ditanggung bersama oleh masyarakat ‘’Saya sarankan ini dicabut lagi sehingga warga tidak semakin marah, kalau memang mau diteruskan lagi maka harus atas kesepakatan bersama ‘ujarnya.

Namun disisi lain, Fikri juga mengimbau agar warga desa bersikap bijaksana, mereka boleh saja kesal dengan kepala desanya , namun tindakan menyegel kantor desa juga kurang tepat, apalagi sampai mencoret dan merusak kantor ‘’bagaimanapun itu adalah asset bersama dan asset pemrintah juga , harusnya dijaga bersama sama ‘’ujarnya.

Untuk itu Fikri juga mengimbau agar warga kembali membuka palang yang menyegel kantor tersebut, sehingga pelayanan administrasi tetap bisa dilaksanakan, sehingga pemerintahan tetap berjalan. Sedangkan untuk pemberhentian kepala desa menurut Fikri ada aturan dan tata caranya, tentunya tidak bisa begitu ssaja ‘’Saya harap kedua belah pihak dapat menahan diri ‘’ujarnya ***

Kerjasama Pengelolaan Pulau Sudah Disepakati Bersama

Terkait penyegelan kantor desa

Adanya tuntutan agar kepala desa Parit Baru kecamatan Tambang dinonaktifikan yang ditandai dengan penyegelan kantor desa ditanggapi dengan tenang oleh kades Parit Baru Akbar Markib. Di rumahnya di desa parit baru (25/10) Markib menyatakan, persoalan pulau ini bukan kebijakannya namun adalah pekerjaan rumah oleh kades sebelumnya ‘’saya baru menjabat setahun ini sehingga hanya meneruskan saja ‘’ujarnya

Dijelaskannya sebelumnya investor sudah datang kepada ninik mamak dan BPD, dan mereka sudah memberikan rekoemndasi, sehingga begitu dirinya sudah dilantik maka dirinya hanyalah meneruskan kebijakan saja, ‘ karena Ninik mamak sudah setuju dan BPD juga sudah setuju, LPM sudah setuju beserta para kadus maka saya tidak munkin menolak atau menidaknya rekoemndasi ini ‘’ujarnya.

Bahkan untuk ini, dirinya sudah meminta agar investor melapor ke BLH Bangkinang dan meminta agar mereka melakukan amdal dan survey lokasi, apakah ini akan membahayakan bagi lingkungan atau tidak ‘’Dan katanya hasilnya sudah keluar dan katanya tidak masalah ‘’ujarnyaHanya saja diak ya hasil amdal tersebut belum sampa di ketangannya.

Sedangkan penyegelan kantor desa, Markib menyatakan tidak akan melawan dan memilih untuk bersikap diam, karena bisa saja dia melawan hanya saja dirinya selaku kades tidak mau membuat bentrok , karena yang akan menjadi korban adalah warga juga ‘’saya akan segera menemui camat untuk minta nasehat ‘’ujarnya

Markib juga menjanjikan pelayanan masyarakat tidak akan terganggu, karena sejak disegel ia akan melayani masyarakat di rumahnya, sehingga masyarakat akan tetap mendapatkan pelayanan dengan baik ‘’Soal non aktif atau tidak itu bukan urusan saya, biarlah pimpinan menentukan ‘’ujarnya****