Jumat, 22 Juli 2011

Lima Desa di Tapung "munkin" Tidak Ikut Pilkada Kampar

BANGKINANG (rdh), Warga lima desa di kecamatan Tapung Hulu kemungkinan besar tidak akan ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kampar, karena hingga saat ini komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Kampar belum melakukan pendataan daftar pemiliha sementara (DPS) di lima desa tersebut.

" Belum masuk DPS karena pada pilkada di ROHUL yang lalu sebagian warga ini ikut memilih sehingga kita tidak bisa mendata untuk pilkada di Kampar , “ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar  Syafril Abdullah kepada wartawan di Bangkinang (22/7).
Lima desa ini adalah Desa Rimba Jaya, Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan dan Desa Rimba Makmur.

Pada pilkada Rohul yang lalu sebgian warga memilih padahal berdasarkan hasil PTUN di JakartaTimur lima desa ini masuk kamparn dan imbas dari sebagian warga ikut milih maka untuk pilkada Kampar mereka tidak milih.
Hanya saja pihaknya juga belum dapat memutuskan bahwa mereka benar benar tidak bisa memilih, saat ini KPUD Kampar masih menunggu data dari petugas KPU Rohul, siapa saja nama mereka yang ikut jadi pemilih  dipilkada Rohul kemarin. “Jika data dari masing-masing mereka sudah didapat, maka kita dari KPU Kampar, baru akan menurunkan petugas Panitia Pemiliha Suara (PPS) untuk melakukan verifikasi terhadap mereka untuk di masukkan sebagai Daftar Pemilih Pontensial Pemilukada (DP4) dan barulah kita tetapkan sebagai DPS, “jelasnya
KPU Kampar sudah melakukan MOU antara KPU Kampar dan juga KPU Rokan Hulu untuk lima desa ini, dan disaksikan langsung dari KPU
Provinsi Riau. Isi MOU ini adalah warga yang tidak ikut memilih pada pilkada
Rohul, bisa ikut memilih  saat  pelaksanaan pilkada kampar yang sebentar lagiberlangsung
Namun jika data tersebut belum bisa didapat sampai saat yang ditentukan  menjelang tanggal 08 Agustus 2011 nanti, maka hak suara mereka akan hilang pada saat pilkada kampar akandigela. “Karena pada Tanggal 08 Agustus adalah hari terakhir pengumpulan  Data Pemilih Sementara (DPS), sesuai jadwal yang ditentukan. ***

tes...

Sungguh luarbiasa tekhnologi saat ini

Selasa, 19 Juli 2011

Ruang Sidang Kosong


Kosong....beginilah suasana sidang paripurna di DPRD Kampar (19/7) dan ini bukan hanya sekali saja namun berkali-kali, entah mau jadi apa negeri ini

DPRD Nilai Pemerintah Lalai Soal Pemekaran Desa

* Pemekaran Sudah berjalan Payung Hukumnya Belum ada

BANGKINANG (rdh) Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kampar memintab pemerintah Kampar untuk lebih memprioriotaskan payung hukum sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan, karena nantinya tanpa adanya payung hukum yang jelas bisa saja kegiatan tersebut dianggap melanggar atau malah ditolak pemerintah, ‘’seperti adanya pemekaran 31 desa yang dilaksaakan oleh pmekb Kampar, pemekaran desa tersebut sudah berjalan cukup lama namun baru sekarang perdanya dibahas ‘’ujar juru bicara fraksi Partai keadilan sejahtera (F-PKS) Kampar Ali Shobirian Sag dalam penyampaian padangan umum fraksi terhadap ranperda perubahan nama Kecamatan Bangkinang Barat dan pemekaran 31 desa di gedung paripurna DPRD Kampar di Bangkinang (19/7)


Fraksi PKS menurut Ali menyayangkan sikap teledor pemerintah yang lalai dalam hal payung hukum pemekaran 31 desa ini karena bisa saja pemekaran ini akan ditolak pusat karena tidak ada payung hukumnya, karena untuk pemekrartan ini ini harus memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, supaya tidak bermasalah di kemudian hari.


Pendapat F PKS ini juga didukung oleh Fraksi PPP Plus yang disampaikan oleh juru bicaraya M Anshor, menurut Anshor, ini adalah bukti kelalaian pemerintah , pada prinsipnya Fraksi ini mendukung adanya pemekaran desa hanya saja harus didukung dengan payung hukum agar jangan malah menimbulkan masalah dikemudian hari, ‘’kita berharap kondisi ini jangan terulang kembali, pemkab diharapkan menyediakan payung hukum terlebih dahulu sebelum akhirnya melaksanakannya dalam kegiatan nyata ‘’ujarnya. ****

Design by Amanda @ Blogger Buster