Kamis, 10 Juni 2010

Menyoal Buruknya Pelayanan Kesehatan Di Kampar



Slogan pelayanan Sopan, Senyum dan Sapa atau 3S yang banyak ditempel di lorong-lorong rumah sakit umum daerah Bangkinang (RSUD) Bangkinang atau seluruh puskesmas di kabupaten Kampar saat ini dipertanyakan, karena dari kenyataan yang ditemukan dilapangan pelayanan yang diterima masih buruk, ini terlihat dari banyaknya keluhaana masyarakat ketika mendapatkan pelayanan baik di RSUD maupun di puskesmas, bahkan ketika anggota komisi II DPRD Kampar melakukan sidak ke beberapa puskemas,para anggota komisi II menemukan banyak sekali persoalan kesehatan, mulai dari petugas medis yang jarang ditepat, perawat yang kurang senyum hingga sarana dan prasarana kesehatan yang tidak memadai, kondisi ini tentunya menjadi tanya Tanya, karena pemkab kampar saat ini menjadikan program kesehatan sebagai program prioritas Kampar tahun 2010.

Buruknya pelayanan kesehatan di Kampar memang menjadi tanda tanya banyak pihak bahkan salah satu anggota DPRD komisi II Hadi Warman menyatakan pelayanan kesehatan di Kampar masih sangat buruk, karena masyarakat sering mengeluhkan kurang ramahnya petugas, baik di rumah sakit maupun dipuskesmas ‘’Apalagi RSUD masih sering terdengar mengeluh, bantal tidak ada, obat yang susah dicari dan perawat yang bermuka masam ‘’ujarnya dan ini dibuktikan politisi Golkar ini saat mengunjungi puskemas Lipatkain Kampar Kiri beberapa waktu yang lalu. Insiden dengan salah seorang bidan di puskemas tersebut membuktikan buruknya pelayanan kesehatan di Kampar.

Bukan hanya itu rumitnya persoalan kesehatan ini juga berkait dengan pendanaan, minimnya pelayanan kesehatan juga dibarengi dengan buruknya sistim anggaran kesehatan, bayangkan saja pemkab Kampar saat ini masih berhutang Rp 800 juta dana jaminana kesehatan daerah (jamkesda) tahun 2009 yang membuat RSUD beralasan sulitnya memberikan pelayanan terutama untuk masyarakat miskin.

Namun kalau dilihat dari sisi pihak kesehatan sendiri, ternyata pelayana kesehatan merupakan target utama dari semua program yang dilaksanakan dinas kesehatan, kepala dinas kesehatan Kampar Herlyn Ramola SKM menyatakan pihaknya juga menjadikan pelayanan maksimal sebagai suatu goal yang harus dicapai. ‘’Kita memahami tuntutan untuk pelayana tersebut namun kita juga menghadapi banyak kendala ‘’ujarnya.

Kendala ini dijabarkan Herlyn dimulai dari minimnya petugas medis, saat ini Kampar mempunyai 27 Puskemas dengan 8 puskesmas rawat Inap dan 164 puskesmas pembantu yang ada di 164 desa. Sayangnya menurut Herlyn dari semua puskesmas ini belum memiliki petugas medis yang ideal sesuuai standar kesehatah, misalnya untuk puskemas rawat inap dibutuhkan setidaknya 4 dokter umum, 1 dokter gigi, 11 perawat, 6 bidan, 1 apoteker dan 1 tenaga SKM,tenaga ini diluar tenaga di pustu. Namun dari pengakuan Herlyn dari 8 puskesmas yang ada di Kampar belum satupun puskemas yang memiliki tenaga medis seperti ini. Saat ini Kampar memiliki 72 dokter umum. ‘’Jumlahnya sebenarnya sudah memadai namun penyebarannya tidak merata, contohnya di daerah perkotaan dokternya banyak sedangkan di Tapung bahkan hanya memiliki 1 dokter umum ‘’ujarnya. :Persoalan minim dan belum merata petugas medisnya suatu persoalan yang sulit dipecahkan.

Persoalan yang kedua adalah minimnya anggaran, untuk 27 puskesmas dan 164 pustu ini tentunya dibutuhkan dana yang besar apalagi pelayanan kesehatan di puskemas dan pustu diberikan gratis sesuai dengan Peraturan daerah, sayangya tuntutan ini tidak ditunjang dengan anggaran, tahun 2010 ini anggaran dinaskesehatan Kampar hanya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 12,7 M, angka ini jauh menurun dari tahun 2009 yang berjumlah Rp 24,5 M. padahal angka Rp 24, M saja masih membuat dinkes senin kamis dalam mengatur anggaran, karena selain untuk program kesehatan juga menmbayar honor bagi petugas medis yang belum PNS.

Padahal pemerintah sendiri melalui UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan sudah menyatakan jelas dalam pasal 171 ayat (2) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

Sementara itu APBD Kampar tahun 2010 mencapai Rp 1,4 Triliun sedangkan yang dianggarkan hanyalah Rp 12,7 M, Sungguh angka yang mengenaskan untuk tuntutan yang besar akan pelayanan yang maksimal.

Minimnya anggaran ini tentu saja mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasaran kesehatan, maka tidak heran kalau disetiap puskesmas sulit menemukan tenpat tidur yang bagus dan nyaman, jangankan untuk kursi diruang tunggu yang empuk untuk sarana penting saja sangat minim, bahkan dari puluhan kendaraan puskemas keliling yang dimiliki Kampar saat ini hanya sekitar 4 atau l5 saja yang bisa jalan disebabkan kurangnya dana operasional dan perbaikan ketika kendaraan tersebut rusak.

Ini agaknya perlu menjadi perenungan bagi semua pihak terkait di Kampar terutama mereka yang duduk membicarakan dan menentukan anggaran, karena agak sulit mendapatkan hasil yang maksimal dengan anggaran yang minim, pepatah Kampar menyatakan: Manyuo Jo panyuo, artinya Jika kita menuntut sesuatu maka harus dibarengi dengan modal untuk sesuatu tersebut, tidak munkin memaksa mobil berjalan tanpa diisi bensin.

Namun sisi lain, para tenaga medis janganlah terlalu menjadikan minimnya anggaran ini sebagai alasan untuk buruknya pelayanan, munkin untuk obat perlu dana namun untuk senyum dan sapa tidak membutuhkan biaya sama sekali, dan senyum dokter dan perawat adalah obat manjur bagi pasien terutama mereka yang miskin ***

Design by Amanda @ Blogger Buster