Senin, 22 Maret 2010

Lima Agenda Prioritas Pembangunan Kampar 2011

BANGKINANG (rdh) Sedikitnya ada lima agenda prioritas pembangunan tahun 2011 di Kabuopaten Kampar yakni pertama, penataan sistem manajemen dan pemerintahan, kedua, pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, keempat, peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan kelima pemerataan pembangunan.

Justru karenanya pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kampar pada 17-19 Maret 2010 pada intinya merupakan penyelesaian RKPD tahun 2011 untuk selanjutnya diformulasikan kedalam KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2011. Percepatan penyelesaian RKPD, KUA dan PPAS juga merupakan percepatan penyusunan RAPBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2011 sehingga proses lanjutan RAPBD menjadi APBD baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Provinsi Riau dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kampar serta penetapan skala prioritas kegiatan hendaknya image buruk selama ini dimana Bappeda dianggap sebagai tukang coret kegiatan secara perlahan namun pasti dapat dihilangkan.

Demikian diungkapkan Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir H Nurahmi, MM ketika ditemui dalam kondisi sangat letih usai menggelar rapat pleno Musrenbang Kabupaten Kampar di aula kantor Bupati Kampar di Bangkinang Jum’at (19/3) seraya menambahkan bahwa masing-masing SKPD dijajaran Pemkab Kampar telah memiliki daftar skala kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabpaten Kampar, APBD Provinsi Riau, APBN dan sumber pembiayaan lainnya.

Ditambahkan Ir Nurahmi, MM bahwa dari rekapitulasi kegiatan sementara pada pelaksanaan Musrenbang ternyata dari sisi pendanaan yang direncanakan memerlukan pembiayaan sebesar lebih dari Rp 7 Triliyun. Akan tetapi kemampuan dana setiap tahunnya masih sangat terbatas. Patut diketahui berbagai kegiatan multiyears juga sedang berlangsung dan tentunya pembayarannya juga menyedot dana APBD setiap tahunya. Kegiatan multiyear di Kabupaten Kampar diantaranya pembangunan 4 unit gedung kantor baru berlantai dua di jalan lingkar Bangkinang, melanjutkan program/kegiatan strategis multiyears peningkatan jalan, pembangunan mesjid raya di 10 kecamatan yang juga dengan kegiatan multiyears.

Ditambahkan Ir Nurahmi, MM bahwa pada Musrenbang tahun ini pihak legislatif langsung dilibatkan mulai dari Musrebang Kecamatan yang dihadiri anggota DPRD Kampar berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil), membahas bersama di Musrenbang Kabupaten dan pada akhirnya diharapkan proses pengesahan RAPBD tahun 2011 di lembaga legislatif tidak lagi membahas program kegiatan tetapi lebih fokus kepada alokasi dana masing-masing kegiatan pembangunan. Artinya penjaringan aspirasi masyarakat sesuai kebutuhan yang didasari logika telah diketahui pihak eksekutif dan legislatif sejak awal dan pembahasannya tinggal merangking berdasarkan skala prioritas, ujarnya. (RDH)

Rumbio Miliki 570 HA Hutan larangan adat

*Mesti ada komitemn bersama menjanganya

BANGKINANG(rdhI walaupun daerah lain sampai saat ini masih bersengketatentang tanah ulayat namun kenegerian Rumbio memiliki 570 hektar hutan larangan adat yang masih terjaga dengan baik. ’’untuk itu Semua pihak berkompeten dan seluruh lapisan masyarakat di Kenegarian Rumbio Kecamatan Kampar diminta untuk senantiasa menjaga kelestarian hutan larangan adat Rumbio di Kenegarian Rumbio ini ’’ujar Sekdakab Kampar Drs H Zulher MS ketika ditemui Ahad (22/3) di Bangkinang

Kawasan hutan larangan Rumbio tersebut saat ini juga menjadi kawasan tiga sumber air minum bagi penduduk setempat dan bagi warga Kota Bangkinang dan sekitarnya dengan sumber air bersih yang dapat langsung diminum yakni sumber air bersih di Tibun, Sikumbang dan sumber air bersih Sungai Tanduk. Bahkan bila memungkinkan kedepan, air bersih dari tiga sumber tersebut dapat dialirkan ke mesjid-mesjid di wilayah Desa Rumbio dan sekitarnya.

Zulher sendiri menyatakan secara pribadi ia baru-baru ini berksempatan mengunjungi kawasan hutan lindung adat Rumbio tersebut untuk melihat secara dekat keberadaan hutan lindung adat tersebut.

Manfaat nyata dari keberadaan hutan larangan adat tersebut saat ini baru sebatas tersedianya tiga sumber air minum yang airnya bersih dan saat ini dari tiga sumber air bersih tersebut memberikan lapangan pekerjaan bagi puluhan orang yang berprofesi sebagai penjual air dalam jerigen putih. Warga setempat dan warga Kota Bangkinang dan sekitarnya saat ini menikmati secara langsung air bersih tersebut sebagai air minum di rumah-rumah, di rumah makan. dan diwarung-warung . Bila kelestarian hutan lindung adat Rumbio tersebut dirusak oleh tangan-tangan jahil maka tentnuya hutan sebagai tempat penyangga dan peneyedia air bersih tersebut akan rusak. Pihak masyarakat yang telah membentuk tim penyelamat kawasan hutan larangan adat Rumbio yang berada dibawah naungan LSM Yayasan Pelopor dimnta terus aktif secara aktif melakukan langkah-langkah pengamanan kawasan hutan lindung adat Rumbio tersebut, ujarnya.

Secara terpisah itu Bustami (49) sebagai salah seorang KTNA dari Desa Rumbio ketika ditemui baru-baru ini mengungkapkan bahwa hingga setakat ini masih ada warga masyarakat tempatan yang menebangi kayu-kayu yang ada di dalam kawasan hutan lindung adat Rumbio tersebut. Alasan anggota masyarakat menebangi kayu-kayu tersebut adalah untuk keperluan kayu bakar dan mendapatkan kayu-kayu untuk peranca dan skor bangunan. Justru karenanya diperlukan adanya larangan penebangan kayu dengan cara membuat pengumuman dan pemberitahuan bahwa di kawasan hutan larangan adat tersebut dilarang mengambil kayu, termasuk merusak kawasan hutan dalam bentuk apapun juga. Papan pengumuman larangan tersebut hendaknya ditempatkan pada beberapa titik yang mudah dilihat masyarakat yang melintasi hutan tersebut, papar Bustami.

Kepala Desa Rumbio, Edison, S.pi, M.Si mengungkapkan bahwa hutan larangan adat Rumbio tersebut kondisinya saat ini masih sangat asri. Untuk pengamanan kawasan hutan larangan adat ini telah diambil beberapa langkah. Kedepan diharapkan berbagai pihak berkompeten memberikan kontribusi nyata dalam upaya melestarikan kawasan larangan hutan tersebut. Masyarakat sekitar juga perlu dibina dan diberi pengetahuan tentang manfaat hutan. Bahkan perlu dibimbing tentang cara memanfaatkan hutan tanpa merusak hutan dan seluruh makhluk yang berada dikawaswan hutan larangan tersebut, ujar Edison. (rdh)

Design by Amanda @ Blogger Buster