Selasa, 04 Mei 2010

Tunggakan Jamkesda Kampar capai Rp 800 Juta


Komisi II DPRD Kampar, Senin (3/5) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Bangkinang untuk melihat sistem pelayanan yang ada di rumah sakit milik pemerintah itu. Diantara yang terungkap dalam sidak kali ini, adalah, terjadinya penunggakan biaya Jamkesda oleh bagian Kesra Pemkab Kampar sebesar Rp 800 juta. Tunggakan yang terjadi sejak tahun 2008 itu, tentu saja menyulitkan pihak rumah sakit untuk melakukan setoran ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kampar.



Ketua DPRD Kampar H Syafrizal juga hadir dalam kunjungan rombongan Komisi II DPRD Kampar yang terdiri dari Ketua Komisi II Ali Sabirin, wakil ketua H Januar Rambo, sekretaris M Ansar dan dua anggota komisi II DPRD Kampar, masing-masing Triska Felly dan Sujarwo. Para wakil rakyat itu diterima langsung oleh Direktur RSUD Bangkinang, dr Sona. “Kami senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pasien rumah sakit,” ungkap dr Sona.


Akibat dari tunggakan Jamkesda tersebut, sempat pernah terjadinya kekurangan beberapa jenis obat. Bahkan, ironinya, jasa pelayanan tidak bisa dibayarkan kepada tim medis. “Dari dana Jamkesda, setelah kita setorkan ke Dispenda, kita memang ada pengembalian dari Dispenda sebagai jasa pelayanan,” ungkap dr Sona. Bahkan dari informasi yang didapat anggota dewan, malah ada beberapa tindakan darurat yang tak bisa dilakukan akibat belum terbayarnya jasa pelayanan. “Bisa disebut, itu sebagai efek protes,” ujar dr Sona.



Penunggakan dana Jamkesda tersebut, terjadi pada tahun 2008 sebanyak 2 bulan dan pada tahun 2009 sebanyak 6 bulan. Menaggapi hal tersebut, Komisi II berpandangan agar sebaiknya dana Jamkesda dikelola langsung oleh pihak rumah sakit. “Komisi II akan merekomendasikan agar dana Jamkesda dikelola saja, langsung oleh pihak rumah sakit. Itu untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” terang M Anshar, sekretaris Komisi II DPRD Kampar.


Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPRD Kampar H Syafrizal. Menurutnya, pihak rumah sakit memang semestinya memberikan layanan terbaik terhadap masyarakat. “Bila layanan terbaik dapat diberikan, tentunya kewajiban PAD dari rumah sakit akan tercapai,” katanya. “Bagusnnya, kedepannya dana Jamkesda memang dikelola langsung pihak rumah sakit. Tidak lagi diposkan di bagian Kesra,” katanya.

Wakil ketua Komisi II DPRD Kampar, H Januar Rambo, menegaskan, bahwa RSUD Bangkinang mesti meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik dalam segala hal. Tentang keinginan pihak rumah sakit agar dewan turut serta memperjuangkan anggaran pelayanan kesehatan, menurutnya Januar Rambo, pihaknya siap untuk memberikan dukungan. “Itu memang harus diperjuangkan, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya. “Kemajuan suatu daerah terletak pada kesehatan dan pendidikan,” timpal Triska Felly, anggota Komisi II DPRD Kampar. (rdh)

Tidak ada komentar:

Design by Amanda @ Blogger Buster