Senin, 10 Mei 2010

Tindaklanjuti Hasil Temuan Dengan Iktikad Baik.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1997 tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah dan, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 1997 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1997 dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian Negara. Oleh karena itu temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI, Irjen Depdagri, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten harus segera ditindaklanjuti.

Sekda Kampar yang juga Ketua Tim TP-TGR/TPKN Kabupaten Kampar Drs. H. Zulher MS pada Rapat majelis Tim TP-TGR/TPKN dalam rapat yang diadakan di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar senin 10/5. Yang dihadiri juga oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Drs. H. Nazaruddin, Asisten Pemerintahan Umum Setda Kampar Ir. Anizur, Staf Ahli Bidang SDM Setda Kampar Basrun, Kepala BKD Kabupaten Kampar Jon Sabri, Kabag Keuangan Setda Kampar Bustami HY, Kabag Ortal Setda Kampar Tarmizi, SH, serta Tim TP-TGR/TPKN Kabupaten Kampar

Ditambahkan Zulher Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) keuangan dan barang daerah akan terus menindaklanjuti hasil temuan tersebut, Tim bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses Penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengembalikan kerugian negara untuk dimasukkan ke Kas Negara.

Sekda juga berharap atas temuan agar segera diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan namun jika tidak tercapai maka temuan akan ditindaklanjuti dengan membawa ke ranah hukum, namun penyelesaian dapat dilaksanakan dengan cara pengembalian kerugian Negara, Dalam hal kasus kerugian negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela.

Sementara itu Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Drs. H. Nazaruddin dalam pengarahan mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh oleh BPK, Irjen Depdagri, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2002-2009 terdapat beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti oleh karena itu berharap hal ini agar segera dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan. (rdh)

Tidak ada komentar:

Design by Amanda @ Blogger Buster