Rabu, 09 Juli 2008

Pemkab Rohul Diminta Hormati Putusan Pusat

yang bikin resah masyarakat itu ya Pemkab Rohul

BANGKINANG (rdh) sikap pemerintah kabupaten Rokan Hulu yang bersikeras untuk memasukkan lima desa sebagai bagian dari Rokan hulu dalam pilkada gubri mendatang dianggap pemerintah Kampar sebagai suatu sikap yang tidak menghormati pemerintah pusat dan pemrov Riau. ''harusnya kita menghormati apa yang sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui mendagri, apalagi ini hanyalah persoalan pemilih dalam pilkada gubri saja dan tidak membahas tapal batas, '' ujar Bupati Kampar Drs H Burhanuddin Husin MM melalui pemerintahan Umum dan Otonomi desa (PUOD) Kampar NUrbit SIP MH di ruang kerjanya di Bangkinang (9/7).

Selain itu UU no 53 tahun 1999 tentang pemekaran kabupaten yang dijadikan pemkab Rohul untuk bertahan adalah undang - undang yang membahas tentangt tapal batas dan itupun tidak menyebutkan bahwa lima desa yaitu desa Rimba Jaya, Rimbo Makmur, desa Tanah Datar, desa Intan Jaya dan desa Muara Intan, masuk dalam wilayah Rohul namun akan ditetapkan kemudian oleh Mendagri. sehingga sikap yang ditunjukkan pemerintah Rohul bukanlah sikap yang bijak.

Sedangkan alasan pembinaan yang dilakukan pemkab Rohul terhadap lima desa maka ditegasknnya pemerintah Kampar juga sudah melakukan berbagai pembinaan kepada lima desa yang berada dikecamatan Tapung Hulu tersebut. Bahkan setiap tahunnya dalam anggaran APBD Kampar dianggarkan bermilyar miliar untuk pembangunan sarana dan setiap desa juga mendapatkan bantuan dana blockgrant Rp 100 juta/desa /tahun. ‘’jadi itu bukanlah alasan yang tepat, karena kita sama sama membina dan harus diingat lima desa itu sudah terlebih dahulu ada daripada kabupaten Rohul sendiri, ‘’ujarnya.

Nurbit juga menyatakan sebagai pemerinta daeah harusnya bisa taat kepada pemerintah yang lebih tinggi dan menghormati azas asas tata Negar, sudah nyata nyata Mendagri mengeluarkan surat nomor 136/957/PUM tentang status lima desa antara Kampar dan Rohul tertanggal 19 Juni 2008 yang menyatakan pemilih lima desa masuk dalam daerah pemilihan di kampar. Dan selain itu sudah berulang kali pemerintah pusat mengeluarkan keputusan yang sama, seperti pada pilkada Rohul dan pilkada Kampar 2006 yang lalu yang juga memuatlan bahwa pemilih di lima desa itu masuk dalam wilayah pemilihan Kampar.

‘’Harusnya ini sudah suatu indikasi yang kuat, dan harusnya dihormati. Sebenarnya masyarakat saat ini sudah memahami, yang membuat bingung adalah sikap pemkab Rohul sendiri yang selalu menolak apapun keputusan pemerinta pusat mengenai lima desa, harusnya pemerintah jangan membuat masyarakatnya bingung, ‘’ujarnya menambahkan.

Menurutnya ada 10 alasan lima desa ini masuk dalam wilayah Kampar, yang pertama Peta topografi edisi 1943 buatan Belanda. Kedua Peta Bakosortanal tahun 1971. Ketiga Peta RT/RW propinsi Riau berdasarkan perda no 10 tahun 1994. Keemapt Peta hasil tim turun ke lapangan antara pemerintah prop Riau, BPN Riau, BPN Kampar dan BPN Rohul tahun. Kelima Peta administrasi Kampar berdasarkan UU no 53 tahun 1995 tentag pemekaran kabupaten di propinsi Riau. Keenam Peta administrasi Rohul berdasarkan UU no 53 th 1999 dalm peta ini 5 desa tersebut tidak masuk dalam wilayah Rohul.Ketujuh Peta pemerintah no 33 th 1999 tentang pembentukan kecamatan Tapung Hulu. Kedelapan peratutan Gubernur no 30 th 2005 lima bahwa desa masuk wilayah kabupaten Kampar.

Kesembilan Pelaksanaan pilkada Rohul dan Kampar tahun 2006 dimana hak pilih warga lima desa pada pilkada Kabupaten Rohul tahun 2006 tidak didaftarkan sebagai pemilih dan pada pilkada Kampar tahun 2006 pemilih lima desa ini masuk pemilihan Kampar dan ini juga ditegaskan dengan adanya pernyataan masyarakat bahwa mereka menyatakan ikut serta dalam Pilkada Kampar. Kesepuluh Peta laporan peninjauan lapangan batas Kam par Rohul Riau tanggal 16 november 2006 oleh tim PPBD pusat dan tim PPBD Riau bahwa 5 desa tersebut berada diwilayah kampar. ‘’Lalu apa ini juga belum cukup membuat Rohul memahami bahwa lima desa memang masuk wilayah Kampar, ‘’ujarnya tegas. ***

Lancar, Penyaluran BLT BBM di Kampar

Kepolisian dan aparatur pemerintan Turun langsung

AIR TIRIS (rdh)pelaksaaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di kecamatan lima kecamatan di kampar berjalan sukses, penyaluran tersebut untuk kecamatan Kampar, kecamatan Rumbio Jaya, kecamatan Kampar Utara, kecamatan kampar Timur dan kecamatan Tambang. Namun kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari dan satu harinya untuk satu kecamatan. ‘’Kegiatan ini sengaja dipisah, selain untuk keamanan juga untuk memberikan kenyamana kepada masyarakat yang menerima, karena umumnya mereka sudah tua, ‘’ujar kepala kepolisian sector Kampar AKP Sumarno (9/7) disela sela penyaluran BLT tersebut.

Dalam penyaluran BLT di Kampar ini memang dilaksanakan oleh tim terpadu di lia kecamatan bekerjasama dengan Pihak keamanan Polsek Kampar, penyaluran dilakukan di kantor pos Air Tiris yang selama ini membawahi lima kecamatan tersebut. Selain pihak keamanan dari kepolisian setiap penyaluran pada masing masing kecamatan juga didampingi oleh petugas Satpol PP dan Camat setempat sehingga warga nantinya bisa bertanya langsung kepada petugas dari kecamatan jika mengalami kesulitan.

Hal senada juga disampaikan oleh camat Kampar Joni Sayfrin di Lokasi yang sama, menurutnya hari itu yang dibagikan BLT bagi masyarakat di kecamatan Kampar Timur, mereka yang menerima BLT terdiri dari warga desa kampar sebanyak 75 kk miskin, warga desa Koto Perambahan sebanyak 182 kk miskin, warga desa Pulau Rambai sebanyak 120 kk miskin, warga desa Pulau Birandang sebanyak 112 kk miskin, warga desa sungai putih sebanyak 21/kk miskin dan warga desa deli Makmur sebanyak 7/kk miskin ‘’Masing masing mereka akan mendapatkan Rp 300 ribu/kk, ‘’ujarnya.

Dari pantauan Riau Pos masyarakat yang hadir adalah mereka yang sudah berusia lanjut, ada yang dating dengan diantar atau ditemani sanak keluarganya. Mereka terlihat tertib dan aman saat pihak kepolisian dan Satpol PP mengatur mereka untuk atri satu persatu dalam menerima BLT. BLT ini diberikan dalam kantor Pos sementara masyarakat menunnggu dihalaman kantor Pos. Untuk kenyamana n masyarakat pemerintah memasang tenda dan menyediakan kursi. ***

Design by Amanda @ Blogger Buster