Rabu, 02 Juli 2008

Warga Siak Hulu dan PT Langgam Harmoni Sama sama Korban

Dalam kasus tanah

BANGKINANG (rdh) , persoalan sengketa tanah antara masyarakat desa Pangkalan baru kecamatan Siak Hulu dengan PT langgam Harmoni ternyata mempunyai cerita yang menarik, karena menurut Badan Pertanahan nasional (BPN) kampar kedua belah pihak baik masyarakat maupun PT langgam Harmoni sama sama korban. ‘kalau kita usut akar persoalan ini dari awal maka akan ditemukan ternyata ada pihak lain yang bermain disini dan mereka bisa dikatakan korban ‘’ ujar Kepala BPN kkampar Drs Nasir Zahier melalui Kasi Pengaturan dan penataan tanah BPN kampar Widodo Bangkinang (2/7).

Dijelaskannya, persoalan sengketa tanah ini diawali dengan adanya pembukaan kebun oleh PTP V di desa tersebut dalam jumlah ribuan hektar, dan 500 hektar yang diperebutkan saat ini adalah lahan inti. Oleh pengurus KUD lama, Kades lama dan beberapa oknum PTP tanah tanah tersebut dikapling dan dibuatkan sertifikatnya, nah orang orang yang memiliki sertifikat inilah yang kemudian menjual tanah ini kepada pihak langgam Harmoni, tentu saja ini menimbulkan masalah karena pengurus KUD sekarang dan Kades saat ini tidak mengetahui hal itu sehingga terjadilah tumpang tindih, sebagai pihak yang sudah merasa membeli PT langgam Harmoni tentu saja mengambil hasil dari kebun yang dibelinya, sehingga timbulkan pertikaian, dan akhirnya menimbulkan sengketa. ‘’Harusnya diperjelas dulu kepada pihak yang menjual ini artinya kepada mereka yang mempunyais sertifikat ini, ‘’ujarnya

Ketika ditanya bagaimana BPN kampar bisa mengeluarkan sertifkat tanah tersebut, Widodo menyatakan saat pengurusan sertfikat mereka bisa memenuhi persyaratan seperti rekomendasi dari Kades, KUA dan Ninik mamak, hanya saja BPN tidak mengetahui bahkan kedepannya teryuata tanah ini dijual belilkan. ‘’Namun sampai sekarang kita masih menahan pengalihan asset dari para oknum ini ke PT Langgam Harmoni, kita ingin masalah ini diselesaikan, ‘’ujarnya.

Hanya saja PT Langgam Harmoni sendiri tidak mempunyai izin di Kampar, bahkan dari hearing yang ada di DPRD terungkap Camat Siak Hulu sendiri mempertanyakan legalitas dari keberadaan PT Langgam Harmoni di Siak Hulu. Pihak perusahaan dulunya pernah datang mengurusi perizinan ke BPN namun oleh pihak BPN belum dikabulkan karena pihak PT langgam Harmoni belum mampu menyerahkan bukti kepemilikan lahan, selain itu juga tidak bisa menyerahkan rekomendasi dari Kepala desa, camat dan Bupati Kampar. Jadi dalam kasus ini menurutnya semua pihak mempunyai kesalahan yang sama dan sama sama menjadi korban. ***

Kampar Harusnya Punya banyak Sekolah Unggulan

Kalau Perlu Tiap Kecamatan

BANGKINANG (rdh) wacana untuk mengembangkan pendidikan dengan lebih baik di kabupaten Kampar ternyata belum berjalan maksimal, salah satunya adalah wacana untuk mendirinya sekolah unggulan, sampai saat ini masih menjadi wacana saja, padahal harusnya saat ini kampar sudah punya banyak sekolah unggulan. ‘’kalau perlu satu sekolah unggulan di setiap kecamatan., ‘’ujar disampaikan Ketua Dewan Pendidkan Kampar (DPK) Syafrudin Samiun SSI MSI di Bangkinang (2/7).

Syafruddin menjelaskan, harusnya pemerintah sudah merealisasikan out karena sekolah unggulan ini bisa memecahkan banyak persoalan pendidikan yang ada, salah satunya membludaknya siswa baru pada satu sekolah saja di kabupaten, akibatnya bisa saja menimbulkan adanya kolusi dan ini membuat sekolah lain hanya menunggu, padahal kalau disetiap kecamatan ada sekolah unggulan maka penyebaran siswa akan lebih merata.

Selain itu menurutnya dengan kondisi pendidikan yang ada di Kampar saat ini membutuhkan sekolah unggulan, kalau memang tidak bisa disetiap kecamatan setidaknya satu sekolah unggulan dikecamatan terdekat. Sekolah ungulan tersebut terdiri dari berbagai tingkatan yang dimulai dari Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA. Bila perlu gedung sekolah unggulan semua tingkatan tersebut harus dibuat satu atap sehingga memudahkan pemerintah unuk mengawasi proses belajar mengajar di sekolah unggulan itu.

Contohnya satu sekolah ungulan di Bogor Jawa Barat dimana dibuat satu gedung untuk tiga tingkatan sekolah. Agar pengelolaan sekolah tersebut berjalan secara profesional maka harus dikelola oleh seorang manager dan tiga kepala sekolah untuk masing masing tingkatan. Guru guru yang ada di sekolah ungulan d Bogor mengajar di semua tingkatan, seperti guru SD nya juga mengajar d SMP atau sebaliknya.

‘’dan bagi Kampar mengingat kemampuan APBD itu bukanlah hal yang mustahil , apalagi kalau pemerintah berorientasi kepada peningkatan kualitas bukan pembangunan fisik semata, ‘’ujarnya.

Tentu saja dinas terkait harus memperhatikan aspek guru, kualitas guru sangat menentukan begitu juga dengan proses rekrutan gurunya sehingga benar benar bisa memberikan andil yang besar bagi pengembangan sekolah unggulan tersebut. ‘’namun yang terpenting adalah aksi sehingga sekolah unggulan ini tidak hanya menjadi wacana semata, ‘ujarnya ***

730 KM dan 549 KM Tapal Batas Kampar dengan Kabupaten lain Belum diukur dan dilacak

BANGKINANG (rdh) Selain masalah sengketa tanah pemerintahan kampar juga masih punya banyak pekerjaan rumah dalam bidang pertanahan,salah satunya dalam pengukuran Tapal Batas antara Kabupaten kampar dengan kabupaten/kota lain di propinsi Riau, karena walaupun pemekaran sudah dilaksanakan bertahun tahun yang lalu namun persoalan tapal batas antara kampar dengan kabupaten lain belum juga usai. ‘’setidaknya saat ini masih ada 730 KM tapal Batas antara Kampar dengan daerah lain belum selesai di ukur, bahkan masih ada 549 KM yang belum terlacak, ‘’ujar Kabag pemerintahan kampar melalui Kasubag Pemerintahan umum dan otonomi desa (PUOD) Kampar NUrbit SP MH s di Bangkinang (2/7).

Belum selesainya pengukuran ini salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dana, karena untuk itu dibutuhkan biaya yang sangat besar, untuk ssatu KM membutuhkan setidaknya Rp 10 juta, dana ini sudah termasuk untuk pelacakan, pengukuran dan pematokan. Pada tahun tahun sebelum ini pendanaan ini dilakukan dalam benutk budget sharing dengan pemrov Riau, namun dalam dua tahun belakangan ini karena banyaknya persoalan tapal batas ini maka Kampar menghentikan dana untuk pengukuran tersebut. ‘’namun pemrov masih melakukan pengukuran hanya saja Kampar jadinya harus menunggu giliran dari pemrov saja, ‘’ujarnya.

Dijelaskannya, dari data terakhir tapal Batas yang ada antara Kabupaten Kampar dengan daerah lain yang belum dilacak sepanjang 279 KM sedangkan yang belum diukur sepanjang 730 KM. dengan rincian tapal batas antara Kampar dengan Rokan hulu sepanjang 250 KM, yang sudah dilacak sepanjang 15 KM dan sisanya 205 KM belum dilacak sedangkan pengukuran belum dilakukan sama sekali.

Yang kedua tapal batas antara Kampar dengan Pelalawan sepanjang 95 KM, pelacakan yang sudah dilaksanakan sepanjang 51 KM sedangkan yang belum sepanjang 43,5 KM , sementara itu untuk pengukuran belum dilakukan sama sekali. Yang ketiga tapal batas antara Kampar dengan Kuantan Singingi sepanjang 179 Km, dimana 122 KM diantaranya sudah dilacak sedangkan yang belum sepanjang 56,5 KM sedangkan pengukuran yang sudah dilaksanakan sepanjang 41 KM dan masih tersis 138 KM lagi yang belum diukur.

Begitu juga dengan tapal batas antara Kampar dengan Siak, masih ada 168,5 KM yang belum dilacak dan sudah ada sepanjang 39,5 yang dilacak, sedangkan yang sudah selesai diukur baru sepanjang 31 KM dan sisanya 177 KM belum diukur.

Terakhir tapal batas antara Kampar dengan Pekanbaru Kota sepanjang 123,5 KM dengan yang sudah dilacak sepanjang 52 KM dan yang belum sepanjang 71,5 KM, sementara pengukuran sudah dilaksanakan sepanjang 53,5 KM dan 70 KM belum dilaksanakan. Inilah pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan oleh Kampar ***

Design by Amanda @ Blogger Buster