Senin, 30 Juni 2008

Sekolah Diminta Bebaskan sekolah dari Pungli PSB

selalu jadi tradisi setiap tahun

BANGKINANG (rdh) Tahun ajaran baru untuk sekolah pada ajaran 2008/2009 sudah dimulai, dan para orang tua murid tentunya sibuk mendaftarkan anak anak mereka masuk ke sekolah yang baru. Untuk itu pihak sekolah diminta tidak lagi melakukan tradisi lama yaitu membiarkan pungutan liar mewarnai proses penrimaan murid baru tersebyr. ‘’Hendaknya Kampar harus mulai memberanikan diri melakukan perubahan, dengan tidak menerima atau melakukan pungli, karena itu akan mencoreng dunia pendidikan itu sendiri, ‘’ujar Ketua Dewan Pendidikan Kampar Syafrudin Samiun SSI MSI di Bangkinang (30/6).

Apalagi menurut Syafruddin, saat ini kondisi ekonomi masyarakat sudah semakin sulit dan ini tentukan akan membebani para orang tua, kalaupun sekolah melakukan pungutan hendaknya pungutan tersebut dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam proses penerimaan. ‘’Yang tidak dibenarkan adalah pungutan yang dilakukan sebagai satu syarat untuk meluluskan siswa tersebut bisa belajar disekolah itu, ‘’ujarnya prihatin. Dan ini menurutnya selalu terjadi hanya saja sulit memberantas karena orang tua dan sekolah sama sama mau melakukannya.

Padahal menurutnya pihak sekolah justru harus membantu masyarakat dan siswa siswa untuk mendapatkan pendikan yang praktis dan ekonomis seperti yang diamanahkan konstitusi Negara, dan kalau memang sekolah terpakasa harus memberikan biaya tambahan bagi siswa maka harus dilakukan secara efesien dan tidak mencekik orang tua, misalkan dalam pembayaran uang seragam sekolah, pihak sekolah hendaknya mampu menekan angka biaya dan kalau bisa harganya jangan lebih tinggi dari pada harga di pasaran. Hal itu bisa dilakukan dengan catatan tidak ada keinginan pihak sekolah mengambil untung dari uang pakaian seragam tersebut.

Dewan Pendidikan Kampar menurutnya bisa memaklumi pungutan yang dibebankan kepada calon siswa hal ini mengingat bahwa dana yang dialokasikan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kampar masih sangat terbatas namun yang jelas pungutan tersebut harus jelas dan rasional. “ mengingat alokasi dana yang sangat terbatas dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan pemerintah kita juga bisa memaklumi adanya biaya tambahan yang dibebankan pihak sekolah kepada siswa, namun biaya tambahan tersebut jangan justru menghambat hak anak untuk mendapatkan pendidikan” terangnya.***

DPRD Kampar dapat hadiah BH dan CD

PT LH Diminta Kembalikan Lahan Warga


BANGKINANG (rdh) Perseteruan kepemilikan lahan antara PT Langgam Harmoni dengan masyarakat desa pangkalan Baru kecamatan Siak Hulu kembali berujung aksi di DPRD, bahkan saking berlarutnya masalah ini warga merasa kecewa dengan DPRD dan Pemkab Kampar yang dinilai lamban dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kekecewaan ini dilampiaskan warga dengan memberikan kado kepada DPRD kampar yang isinya (maaf ) BH dan celana dalam wanita.

Warga yang diberi kesempatan hearing dengan komisi I DPRD kampar di gedung DPRD Kampar di Bangkinang (30/6) menyatakan sebagai masyarakat mereka merasa kinerja DPRD dan Pemkab Kampar sangat lamban, karena pihak perusahaan terus sala memanen hasil sawit yang ditanam masyarakat. ‘’bahlan truk yang mengangkut mobil itu terus saja melintas didepan mata kami tanpa kami dapat mencegahnya, tentu saja sikap perusahaan ini memancing emosi, dan ini sudah berlangsung berbulan bulan‘’ujar Mukhlis salah seorang warga dalam hearing tersebut.

Aksi dari pihak perusahaan yang terus memanen hasil sawit ini tentu saja memancing emosi dari masyarakat, sebab selama ini belum ada satu kesepakatan antara masyarakat dengan pihak perusahaan, sementara ketika masyarakat yang melakukan kegiatan diarea yang dipersengketakan, masyarakat selalu mendapatkan ancaman , baik melalui Short Massage Service (SMS) maupun melalui telepon.

Masyarakat pangkalan baru juga tidak mengakui adanya hibah tanah seluas 500 hektar itu adalah hibah dari Ninik mamak kepada pihak perusahaaan, karena menurut mereka pemberian hibah tidak bisa begitu saja dilakukan Ninik mamak tanpa ada izin dari anak keponakan dan itu hanyalah permainan oknum saja.

Bukan hanya itu dari keterangan Camat Siak Hulu Syahrial Abdi ternyata izin usaha dari PT langgam Harmoni tidak ada, bahkan pihak kecamatan mempertanyakan legallitas keberadaan PT. Langgam Harmoni yang sampai sekarang tidak jelas izin usaha.

anggota komisi I Ir Alek Candra yang memimpin hearing menyatakan DRD sudah berusaha maksimal untuk menyelesaikan masalah ini dan pihaknya perlu mendengar keterangan dari pihak perusahaan, baru setelah itu akan dikeluarkan satu rekomendasi dari DPRD Kampar tentang masalah sengketa lahan ini.

“disini DPRD Kampar hanya bisa mengeluarkan satu rekomendasi,bukan untuik memutuskan status kepemilikan lahan, dan masalaha status masih ada lagi badan yang berwewenang untuk menanganinya” ujar Alek. Kecewa dengan sikap dan pernyataan ini salah seorang warga maju ke depan dan menyerahkan kado kepada alex yang isinya pakaia dalam perempuan yang merupakan lambing kelemahan DPRD dalam membela kepentingan rakyat ***

90 % Dana Bergulir Kampar sudah kembali


KIP Taja Temu Ramah Petani Kecil

BANGKINANG (rdh), untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama para petani kecil, maka pemerintah kabupaten Kampar melalui Bank BPR Sarimadu Bangkinang melaksanakan program dana bergulir, program yang memberikan bantuan permodalan kepada petani dan nelayan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2002 yang lalu, dan ternyata dari Rp 27 miliar yang disalurkan tingkat pengembaliannya sudah mencapai Rp 23 miliar. ‘’Ini artinya tingkat pengembalian sudah mencapai 90 persen dan teryata sisanya Rp 4 miliar tersebut sedang berjalan (Out Standing), ini adalah suatu bentuk kesuksesan dalam penyaluran kredit dan peningkatan ekonomi masyarakat, ‘’ujar Bupati Kampar Drs. Burhanuddin Husin, MM melalui Wakil Bupati Kampar Teguh Sahono, SP pada acara Temu Karya Kelompok Petani Kecil (KPK) se-kabupaten Kampar yang ditaja oleh Kantor Informasi Penyuluhan (KIP) Kabupaten Kampar (30/6) di wisma Pantian Ragi Bangkinang.

Ditambahkan Teguh, banyaknya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam peningkatan kesejahteran petani, maka program dana bergulir merupakan salah satu solusi yang diharapkan bisa memecahkan persoalan berat tersebut, untuk itu dalam pengelolaan dana bergulir hendaknya dilakukan denganntepat sasaran sehingga benar benar dapat membantu dan juga menghindari hal-hal yang tidak diingini. ‘’Dan KIP sebagai lembaga pemerintah yang mengayomi masyarakat diminta benar benar mampu mengelola program ini dengan baik, ‘’ujarnya

Pemkab kampar menurutnya sangat menaruh perhatian dan harapan besar kepada para PPL dan petani yang dpaat menjadi pelaopor dibidang pertanian, mereka diminta untuk terus berkarya dan berbagi pengalaman, dan mengajak saudara yang lainnya yang belum berhasil . ‘’ jadikan KPK ini sebagai wadah belajar mengajar sebagai unit produksi dan wadah kerja sama. Kegiatan stimulant ini hendaknya merupakan ajang bagi masyarakat untuk meningkatakan SDM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan pada akhirnya kita dapat keluar dari banyaknya cobaan dan himpitan ekonomi” ujar Teguh.

Sementara itu Kepala Kantor Informasi Penyuluhan (KIP) Kabupaten Kampar Ir Ali Jabar dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa kegitan temu karya ini bertujuan untuk meningkatkan keakraban antar petani dan antar petani dan Pemerintah, tukar menukar informasi dan tekhnologi pertanian dan menyebarluaskannnya. Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang berasal dari Kelompok tani se-kabupaten Kampar dengan hasil-hasil karya unggul mereka masing-masing (rdh)

Design by Amanda @ Blogger Buster