Kamis, 19 Juni 2008

KPK Bupati Kampar sebagai Tersangka





Janji KPK mengumumkan kembali tersangka baru terkait kasus Azmun terpenuhi sangat cepat. Setelah siang tadi mengumumkan dua tersangka, kali ini Bupati Kampar Burhanuddin Husin juga jadi tersangka.

PEKANBARU (audi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)kembali mengumumkan tersangka baru kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan pengeluaran izin kehutanan Kabupaten Pelalawan. Setelah tadi siang, Rabu (18/6) dua antan Kadis Kehutanan Riau, masing-masing Suhada Tasman dan Asral Rachman ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka yang diduga merugikan negara Rp 1,28 miliar tersebut, kini giliran mantan Kadis Kehutanan Riau tahun 2005-2006 Burhanuddin Husin yang naik status dari saksi menjadi tersangka.


"Setelah dilakukan pengembangan berdasarkan bukti-bukti lapangan dan keterangan sejumlah saksi, ada satu lagi tersangka baru dalam kasus yang terkait dengan Bupati Pelawan, yakni mantan Kadis Kehutaan Riau dengan inisial BH yang menjabat tahun 2005 hingga 2006," ujar juru bicara KPK Johan Budi kepada riauterkini yang menghubunginya, Rabu (18/6) malam.

Munculnya nama BH (Burhanuddin Husin.red) sebagai tersangka, lanjut Johan berdasarkan bukti-bukti kuat yang telah didapat penyidik KPK. Hanya saja Johan menolak membeberkan bukti-bukti yang dimaksud.

Burhanuddin Husin yang kini menjadi Bupati Kampar, ditetapkan tersangka tidak dalam kapasitas sebagai bupati, melainkan sebagai mantan Kadis Kehutanan Riau.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini, Johan menyebutkan bahwa peluangnya masih ada. "Kasus ini masih dalam pengembagan, tetap terbuka adanya tersangka baru," tegasny.


Perkembangan status tersangka, lanjut Johan, dipengaruhi dari dua hal. Pertama karena adanya bukti baru yang ditemukan penyidik, juga dari perkembangan fakta dari keterangan saksi-saksi dala sidang Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar yang telah berlangsung empat kali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Mengenai penahanan ketiga tersangka, Johan mengatakan sejauh ini penyidik merasa belum diperlukan. "Sekarang belum perlu ditahan, tapi sewaktu-waktu diperlukan diperlukan penyidik akan langsung kita tahan," demikian penjelasannya. (riauterkini)

Minta Kejelasan Status Lahan, Warga Lima Desa Datangi DPRD Kampar



BANGKINANG (rdh), Banyaknya persoalan status lahan yang tidak jelas di kecamatan Kampar Kiri dan Siak Hulu membuat puluhan masyarakat dari lima desa di kecamatan tersebut mendatangi Kantor DPRD Kampar kamis (19/6) kemarin, mereka datang untuk minta kejelasan status lahan mereka yang merasa diabaikan oleh pihak bapak angkat, yaitu PT Agro abadi dan PT Rimba Saraya Utama’ .

Lima desa tersebut adalah Desa Kapau Jaya, desa Mentulik, desa Pantai Gading, Desa Pantai Raja dan desa sungai Bunga, dan mereka diterima komisi I yang dipimpin oleh ketua KOmisi I H A Zaidun Dalam hearing tersebut, kepala desa Kapau Jaya Rusman Yatim menhelaskan, masyarakat desanya saat ini bingung dan resah dengan status lahan yang ada di kawasannya, karena dari 12.600 hektar lahan yang dikelola oleh PT Argo masyarakat bingng berapa luas lahan yang dimiliki oleh PT Argo dan berapa yang menjadi milik masyarakat, karena kawasan tersebut dengan menggunakan pola KPPA.

‘’sebelumnya memang ada pihak perusahaan yang menganti rugi lahan milik masyarakat, namun lahan yang baru diganti rugi pihak PT Argo tidak sesuai dengan data yang ada dimasyarakat dan masalah belum tuntas, anehnya pihak perusahaan telah menanamkan sawit dilahan tersebut dan luasnya mencapai 500 hektar, tampaknya perusahaan ingin memperluas wilayahnya tanpa ada kejelasan, ‘ujarnya.

Kondisi ini tentu saja membuat bingung masyarakat apalagi masyarakat yang sudah mendapat izin prinsip masih kesulitan dalam mengelola lahan seluas 2000 hektar lebih. ‘’namun kalau memang sudah jelas status keberadaan perusahaan ini kita bisa saja bekerjasama dan atau mencari mitra yang lain, namun tidak ada kejelasan dari pemerintah selama ini, ‘’ ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Koperasi Desa Mentulik Ali Nazar menjelaskan, pihaknya juga merasa bingung dengan keberadaan PT Rimba Saraya Utama dan PT Agro di kawasan desa mereka, karena dua perusahaan ini dinilai memperluas kawasan perkebunan mereka dengan seenaknya dan masyarakat tidak mendapat penjelasan baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak perusahaan. Dijelaskannya dari izin HPHTI PT Rimba Saraya Utama dan PT Agro tahun tahun 1991 hanyalah seluas 5.500 Hektar namun anehnya tahun 1996 izin tersebut sudah melonjak menjadi 12.600 hektar. ‘’Kami sudah tanyakan kepada pemerintah Kampar bahkan ke Kanwil kehutanan namun jawaban tidak ada hingga saat ini, ‘’ujarnya.

Pihak perusahaan juga dinilai telah ingkar janji kepada masyarakat yang menjanjikan akan membagikan lahan perkebunan kelapa sawit, namun itu tinggal janji belaka dna pihak perusahaan tidak beergeming, bahhkan walaupun amsyarakat sudah memberikan batas waktu hingga 31 Desember 2006, untuk menyerahkan lahan tersebut namun pihak perusahaan mangkir dari janjinya

Selain itu dari 1.400 lahan Sawit yang akan dikelola PT Agro di 5 Desa Kecamatan Kampar Kiri dan sekitarnya, hanya 300 Ha yang tertanam dan hanya 150 Ha yang berhasil menjadi tanaman. ‘’kami juga telah melakukan pertemuan dengan pihak Agro secara langsung ke Pancaeka di Pekanbaru serta melakukan 2 kali pertemuan di Hotel Indrapura pekanbaru sesuai janji yang mereka utarakan. Namun dari 1.200 Ha lahan Sawit yang akan di berikan kepada masyarakat hingga saat ini baru terealisasi 400 Ha saja, itupun diatas lahan rawa yang sering terkena banjir dan kami menolaknya.’’

Bukan hanya itu maasyarakat juga menuding pihak PT Agro telah mendatangkan preman dari kecamatan Siak Hulu dan Kubang Raya yang mengancam masyarakat. ‘’melihat pihak perusahaan melakukan upaya tersebut, masyarakatpun terpancing emosi dan bentrok terjadi, masyarakat membakar salah satu Camp milik perusahaan. Namun dari kejadian itu, 2 orang masyarakat kami di culik tengah malam dirumahnya.’’ adunya.
Mennaggapi hal ini ketua Komisi I A Zaidun SH menyatakan, pihaknya akan segera memanggil pemerintah Kampar untuk meminta penjelasan tentang persoalan ini, dan DPRD akan meminta pemkab Kampar segera turun ke lapangan guna mencari data dan kondisi yang ada untuk selanjutnya dicarikan solusinya ****

Pemkab Kumpulkan Barang Bukti PETI di Bangkinang

Tunggu pemiliknya datang

BANGKINANG (rdh) penertiban penambang emas tanpa izin (PETI) di Kampar Kiri ternyata menyisakan banyak bukti, dan bukti bukti tersebut saat ini sudah diamankan di Kejaksaan Bangkinang. Barang Bukti ini menunggu pemiliknya untuk datang menjemput namun kalau tidak maka akan disita oleh pemeirntah kabupaten Kampar. ‘’Karena kita sudah memberi kesempatan kepada pemiliknya selama tiga hari dengan menunggu di kecamatan Kampar Kiri, namun karena sudah lewat batas waktu maka barang bukti itu kita amankan, ‘ujar Bupati Kampar Drs H Burhanuddin Husin MM melalui Kepala dinas pertambangan dan energi Eli Berty SE di Bangkinang (19/6).

dijelaskan Eli, Barang Bukti tersebut terdiri dari mesih sedot yang berjumlah tujuh buah dan ratusan drum yang digunakan penambang dalam kegiatan mereka, awalnya pada masa penertiban yang berlansung selama tiga hari yaitu tanggal 16, 17 dan 18 Juni 2008 pihaknya mengumpulkan semua barang bukti berupa rakit dan peralatanya di Kantor Camat Kampar Kiri, disana pihak distamben menunggu pemilik. ‘’dan selama tiga hari itu ada enam pemilik mesin yang datang ke sana untuk mengambil peralatan mereka, kita kembalikan kepada pemiliknya hanya saja mereka harus tanda tangani pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi kegiatan penambangan tersebut, ‘’ujarnya

pihak pemerintah menurut Eli tidak ingin menyusahkan para penambang karena modal untuk itu juga cukup mahal, hanya saja kegiatan mereka tidak dapat dibenarkan karena merusak lingkungan. Untuk itu pemerintah memebri kesempatan kepada pemilik untuk mengambil peralatan mereka kembali. hanya saja tidak boleh mempergunakannya kembali.
Eli juge menyayangkan adanya pembakaran rakit oleh penambang saat petugas menertibkan, karena itu hanya akan merugikan para penambang saja, karena pemerintah tidak bermaksud menyita. dengan dibakarkan rakit tersbeut tentu saja yang rugi penambang karena kalau rakit dibuka masih bisa dimanfaatin untuk yang lain.

Untuk itu pihaknya berharap kedepan kegiatan penambangan yang dilakukan hendaknya memeprhatikan aspek lingkungan dan legalitas sehngga tidak akan merugikan masyarakat itu sendir ****

Kades Jangan Jadi Sorotan Negatif Masyarakat




BINUANG(rdh) Kepala Desa harus menjadi suri tauladan bagi masyarakat desa dan saat melaksanakan tugas serta kewajiban dapat memberikan pelayanan yang baik. Demikian pesan yang disampaikan Bupati Kampar melalui Asisten Pemerintahan Setda Kampar Drs Drs. Nazaruddin saat melantik sdr. M Nasir Nur sebagai Kepala Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Seberang, Kamis (19/6) di halaman Kantor Desa setempat.

Pesan tegas disampaikan oleh Nazaruddin itu untuk mengingatkan kepada semua Kades agar jangan sampai masyarakat desanya memberikan sorotan negatif kepada mereka. “saya sampaikan demikian karena di beberapa kalangan masyarakat di desa ada yang memberikan pengaduan dan laporan mengenai perilaku aparatur desa. Bahkan laporan tersebut sampai ke pemerintahan kabupaten” kata Nazar.

Biasanya laporan itu mengenai pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kebiasaan disiplin jam kerja. Bahkan ada sampai menyorot perilaku sosial Kades itu sendiri. “kepada Kades, biasanya yang terjadi sewaktu dalam pemilihan mereka terlihat baik, sopan danj jujur serta seolah-olah mengerti dalam persmasalahan desa tersebut namun setelah menjabat malah sebaliknya” sebut Nazar

Sebagai kita ketahui bahwa pemerintah desa merupakan pemerintahan terdepan menjadi unjung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian Nazaruddin menganjurkan Kades untuk mempelajari dan mempedomani berbagi peraturan perundang-undangan tentang desa. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tidak menyimpang dari aturan tersebut.

Disamping itu, Nazaruddin juga menyinggung permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kabupaten Kampar saat ini, sebagian besar permasalahan itu adalah berkenaan dengan kemiskinan, rendahnya sumber daya manusia dan terbatasnya ketersedian infrastruktur.

Mengenai kemiskinan yang ada di Kabupaten Kampar saat ini sebahagian besar disebabkan rendahnya kepemilikan dan penguasaan aset lahan pertanian dan perkebunan oleh masyarakat tempatan. Namun terbatasnya lapangan pekerjaan dan kemampuan masyarakat dalam mengelolah dan memfaatkan sumber daya alam yang ada.

Pada kesempat itu, Asiten Pemerintahan Setda Kampar Drs. Nazaruddin meresmikan pemakaian gedung kantor Desa Binuang yang baru dan Puskemas Pembantu. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Camat Bangkinang Seberang dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Marzuki Malik dan anggota DPRD Kampar Ahmad Fikri Sag dan Yulizar***

Perjelas Status Tanah Ulayat, Lasta Lakukan Seminar Tanah Ulayat

Kerjasama Pusbadhi, Lasta dan DEphut

BANGKINANG (rdh), menyikapi banyaknya persoalan tanah yang terjadi di Kampar dalam kurun waktu 10 tahun belakanagan ini, maka lembaga adat sungai Tapung (LASTA) bekerjasama dengan LBH Pusbadhi dan Departemen kehutanan mengadakan seminar tentang tanah ulayat di Kabupaten Kampar. Seminar sehari yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan agustus tersebut juga akan meminta ketegasan pemerintah mengenai penyelesaian kasus tanah ulayat yang ada di kampar saat ini. ‘’Karena banyaknya persoalan sengketa tanah yang ada di Kampar saat ini disebabkan banyaknya tanah ulayat yang sudah berubah fungsi dari yang sudah ditentukan dalam hokum adapt, ‘’ujar Ketua panitia seminar Tanah ulayat Suhaili Dt Mudo di Bangkinang (19/6).
Suhaili yang juga ketua dari LASTA tersebut menyatakan, selama ini walaupun Kampar sudah mempunyai peraturan daerah (PERDA ) mengenai keberadaan tanah ulayat namun pada kenyataannya Perda tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, bahkan apa yang diminta oleh Perda yaitu membuat batas batas tanah ulayat serta pemetaan hingga saat ini belum dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Kampar. ‘’untuk itu banyaknya persoalan sengketa lahan yang ada saat ini karena status tanah ulayat yang juga tidak jelas, padahal ada aturan pemeirntah dan kita mempunyai hokum adapt yang mengaturnya namun semuanya diabaikan saja, ‘’ujarnya.
Suhaili yang Rabu (18/6) mengadakan pertemuan dengan Menteri kehutanan di Jakarta menyatakan, Menteri kehutanan sudah menyatakan kesediaannya untuk membuka acara tersebut sekaligus menjadi pembicaranya, bahkan Menhut sendiri yang meminta agar seminar yang awalnya dijadwalkan pada bulan JUli 2008 ditunda ke bulan Agustis 2008. ‘’sedangkan untuk tanggal pasti kita akan berkoordinasi dengan panitia dari Dephut, ‘ujarnya.
Seminar ini nantinya diharapkan dapat memebrikan solusi bagaimana formulasi yang tepat untuk mengurangi persoalaan tana ulayat di Kampar yang berujung kepada sengketa lahan. Sebagai Ninik Mamak Suhaili mennegaskan, salah satu cara adalah dengan mengembalikan fungsi tanah ulayat ke fungsi sebenarnya sesuai dengan hokum dan ketentuan adapt, karena tanah ulayat ada untuk mensejahterakan anak kemenakan namun kenyataan yang ada banyak anak kemenakan yang malah menderita karena fungsi tanah ulayat sudah berubah.

Design by Amanda @ Blogger Buster