Kamis, 31 Juli 2008

Nama yang Bagus untuk Harapan yang membahagiakan

Melihat Kebahagiaan Wakil Bupati Kampar Dapat Momongan Baru


Kamis (31/7) kemarin adalah hari yang membahagiakan bagi Wakil Bupati Kampar Teguh Sahono SP dan keluarga, karena mereka mendapatkan Momongan baru yang diaqiqah dan sykurannya kemarin di di rumah dinasnya di Jl Letda MBoyak Bankinang. Putri ke empat dengan nama Maisa Kamila melengkapi kebahagiaan mereka selama ini.

Dari Pantauan di rumah dinas saat syukuran tamu tidak henti hentinya datang ke lokasi acara, pelaksanaan dilaksanakan memang sejak pagi hingga malam harinya, dan menurut salah seorang panitia ini dilaksanakan untuk bisa menampung masyarakat dan rekan rekan Teguh yang jumlahnya tentu tidak sedikit.

Para muspida juga terlihat menghadiri acara tersebut Kapolres Kampar AKBP MZ Muttaqien, Ketua DPRD Kampar H Masnur SH , ketua PN Primharyadi SH dan ejabat teras kampar lainnya, wajah kegembiraan terlihat nyata diwajah Teguh Sahono SP tampak nyata dengan kunjungan rekan rekan dan tamu tamunya.

Sementara itu Istri Teguh Sahono NY Sita Teguh menjelaskan putrinya yang berumur 21 hari tersebut diberi Nama Maisa Kamila yang berarti kehidupan yang tenang dan bahagia, ini adalah ungkapan doa mereka agar Putrinya kelak tidak hanya menjadi anak yang berprestasi dan membanggakan saja namun juga mengalami kehidupan yang tenang dan membahagian.

Maisa lahir dengan proses Cesar dirumah sakit Ibu dan anak Zainab Pekanbaru, proses cesar dilakukan karena posisi Maisa yang melintang. Sita sendiri selain sebagai pengurus PKK Kampar juga aktifis dalam PKS Kampar maka tidak heran beberapa jam sebelum Maisa lahir Sita masih berada di Tapung untuk satu kegiatan silaturahmi dengan masyarakat. ‘’semoga ke depan Maisa bisa benar benar membawa kehidupan yang tenang dan membahagiakan baik bagi dirinya sendiri maupun orang banyak, ‘’doanya.

Maisa sendiri terlihat tenang dalam gendongan Umminya yang sibuk melayani ucapan selamat dari tamu tamu yang hadir. Semoga harapan da doa bagi putri Maisa ini akan terkabul ****

Kamis, 10 Juli 2008

DPRD Perjuangkan Jalan Baru ke Desa Tertinggal

Perkampungan Desa Siasan DIbentuk kembali

XIII KOTO KAMPAR (rdh) perkampunag Siasan yang merupakan salah satu desa di kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan propinsi Sumatra Barat kembali dihuni dan peresmian pembentukan kampong ini menjadi desa baru dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kampar H Masnur SH di desa tersebut (9/7).

Desa Siasan sendiri saat ini memang masih mempunyai keterbatasan terutama soal akses jalan karena desa ini sudah ditinggalkan sejak tahun 1960, sehingga kondisi desa ini sangat tertinggal. Apalagi letaknya sangat jauh baik dari IBu kota kecamatan XIII Koto Kampar maupun kIbu kota XIII Koto Kampar.


Desa Siasan awalnya tergabung dalam kenegerian Koto Setingkai, namun 4 desa di ulak masuk dalam kawasan Kecamatan Kampar Kiri, sedangkan 4 desa lagi masuk pada kawasan XIII Koto Kampar. ‘’Dengan pembentukan desa ini masyarakat Siasan telah pula menunjuk ninik mamak yang disyahkan ninik mamak dari kenegrian koto
setingkat. ''dengan adanya ninik mamak ini, akan memudahkan anak kemenakan dalam menyelesaikan dan mencari solusi dari permsalahan yang terjadi, ‘’ ujar Masnur .
Minimnya masyarakat desa akan sarana baik fasilita umum apalagi sarana jalan maka DPRD kampar akan segera membicarakan hal ini dengan pihak eksekutif, untuk jalan DPRD sedang memperjuangkan untuk dibangun jalan ke desa ini dengan sistim multy years.

‘Apalagi melihat kondisinya, masyarakat disini memang kesulitan untuk mengembangkan potensi perekonomian, mengingat lahan yang ada merupakan kawasan hutan lindung. Masyarakat disini hanya bertani dan berkebun memenuhi kebutuhan hidup dari penghasilan memanen hasil karet diatas lahan seadanya, makanya perlu membuka akses jalan, ‘’ujarnya.

Masnur menambahkan, dengan terbentuknya sekaligus kembalinya masyarakat ke daerahnya, menjadikan Desa Siasan sebagai salah satu aset daerah di Kabupaten Kampar. ''Ini merupakan aset daerah yang harus diperjuangkan, untuk itu kita akan mengupayakan desa ini sejajar dengan desa lainnya, baik di sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan.'' Ujarnya ***
. ''

Pemkab Tak Perduli, Terpaksa Jual Tanah


Melihat perjuangan Akar band hingga Lolos ke Industri Musik nasional


Langkah menuju sukses memanglah sangat sulit apalagi didunia musik yang bagi sebagain orang tidak menjanjikan, seperti halnya pengakuan Via salah satu finalis Mama Mia dari Riau, begitu juga yang dirasakan oleh kelompok band ‘’ Akar ‘’ yang sudah berhasil masuk dalam industri musik nasional, namun sayangnya kekurangan dana untuk pendukung bagi band ini membuat mereka harus pontang panting, bahkan Band yang namanya diambil dari kata ‘’Anak kampar ‘’ ini terancam gagal.

‘’Padahal kita sudah masuk dapur rekaman dalam album kompilasi realease your song TAK PERNAH ‘’ yang diproduksi oleh Akar liar Jakarta, ‘’ ujar manager AKar Band HJ Dahlia di Bangkinang (10/7).

Dijelaskan Dahlia, awalnya AKar band ini band yang dibentuk oleh siswa SMA negeri 2 Bangkinang empat tahun yang lalu, yang terdiri dari Ijum (vocal), Okky (guitar), Andy (keyboard), Ekky (drum) dan Krisna ( Bass), dan setelah lulus sekolah Band ini memang masih solid dengan manager tersendiri.

Band inipun mencoba menjajaki musik daerah, dengan manggung di berbagai event yang ada di propinsi Riau, tak terhitung sudah berapa banyak penghargaan yang mereka sabet dalam berbagai perlombaan dan acara. Akhirnya beberapa bulan yang lalu mereka mengirimkan contoh lagu mereka ke management Akar Liar di Jakarta, dan ternyata dari 300 keping CD lagu yang dikirim oleh band lain maka akar Band ini terpilih dan ini band satu satunya dari Riau. ‘’Bukan hanya itu lagu akar Band yaitu TAK PERNAH ‘’ malah menjadi lagu hits dan lagu andalan kompilasi band tersebut.

Pihaknya sudah melakukan rekaman di Jakarta dan tanggal 12 dan 13 Juli mendatang akan dilakukan Lounching album tersebut di Jakarta, bahkan salah satu TV nasional yaiotu SCTV sudah menawarkan tampil secara live kepada band ini. ‘’Sayangnya kami kekurangan dana, karena selama ini kami hanya mengharapkan dana dari penjualan pecel lontong yang saya lakukan dan anak anak diluar manggung selalu ngamen mencari biaya mangggung dan kuliah, ‘’ujarnya.

pihaknya juga mengajukan permohonan kepada Pemkab Kampar namun tidak diperdulikan sama sekali, sehingga pihaknya benar benar merasa kecewa. Namun ia yakin langkah anak anak Akar ini akan sukses karena lagu ini sudah dipesan untuk NISP beberapa operator. ‘’terpaksalah untuk biaya ke Jakarta kami jual tanah pribadi, ‘’ujarnya. Memang perjuangan yang berat. ******

Peduli Lingkungan BMC gelar Penanaman Seribu Pohon

BANGKINANG (rdh) para penyuka kendaraan bermotor yang bernaung dibaawah bendera Bintang Motor Comoditiy (BMC) ternyata juga mempunyai minat dalam penyelamatan lingkungan, untuk itu mereka akan menggelar aksi menanam seribu pohon. ‘’kegiatan ini akan dilaksanakan di delapan desa di Tapung Raya, ini juga akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita juga mempunyai kegiatan yang postifif, ‘’ujar ketua BMC Tapung Herwin Prayitno di Bangkinang (10/7).

Diakuinya, selama ini banyak isu yang berkembang di masyarakat bahwa keberadaan club-club motor selama ini sering sebagai pemicu aksi ugal-ugalan di jalan raya, dan masyarakat juga mengaggap organisasi ini hanya membawa dampak negative bagi Kampar saja.

Makanya ,kegiatan ini diharapkan mampu menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa club-club motor juga bisa berbuat yang positif untuk masyarakat secara umum.

Aksi penanaman seribu pohon yang akan di pusatkan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung ini rencananya akan digelar pada akahir bulan Juli ini, disamping akan menghadirkan seluruh club motor yang ada di provinsi Riau dan juga Pengda IMI Riau, juga akan berusaha untuk menghadirkan para pejabat pemerintahan serta dunia usaha yang peduli dengan keselamatan lingkunagan., ini terinspirasi dari keperdulian semua pihak untuk menyelamatkan lingkungan dan juga membantu pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanahkan oleh konferensi PBB tentang perubahan iklim di Bali yang dikelanal dengan Bali Roadmap pada bulan Desember 2007 lalu

‘’ kegiatan ini disamping bisa mengangkat citra BMC sendiri, juga sangat berperan dalam membantu pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan hidup”, ujarnya singkat. ***

Rabu, 09 Juli 2008

Pemkab Rohul Diminta Hormati Putusan Pusat

yang bikin resah masyarakat itu ya Pemkab Rohul

BANGKINANG (rdh) sikap pemerintah kabupaten Rokan Hulu yang bersikeras untuk memasukkan lima desa sebagai bagian dari Rokan hulu dalam pilkada gubri mendatang dianggap pemerintah Kampar sebagai suatu sikap yang tidak menghormati pemerintah pusat dan pemrov Riau. ''harusnya kita menghormati apa yang sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui mendagri, apalagi ini hanyalah persoalan pemilih dalam pilkada gubri saja dan tidak membahas tapal batas, '' ujar Bupati Kampar Drs H Burhanuddin Husin MM melalui pemerintahan Umum dan Otonomi desa (PUOD) Kampar NUrbit SIP MH di ruang kerjanya di Bangkinang (9/7).

Selain itu UU no 53 tahun 1999 tentang pemekaran kabupaten yang dijadikan pemkab Rohul untuk bertahan adalah undang - undang yang membahas tentangt tapal batas dan itupun tidak menyebutkan bahwa lima desa yaitu desa Rimba Jaya, Rimbo Makmur, desa Tanah Datar, desa Intan Jaya dan desa Muara Intan, masuk dalam wilayah Rohul namun akan ditetapkan kemudian oleh Mendagri. sehingga sikap yang ditunjukkan pemerintah Rohul bukanlah sikap yang bijak.

Sedangkan alasan pembinaan yang dilakukan pemkab Rohul terhadap lima desa maka ditegasknnya pemerintah Kampar juga sudah melakukan berbagai pembinaan kepada lima desa yang berada dikecamatan Tapung Hulu tersebut. Bahkan setiap tahunnya dalam anggaran APBD Kampar dianggarkan bermilyar miliar untuk pembangunan sarana dan setiap desa juga mendapatkan bantuan dana blockgrant Rp 100 juta/desa /tahun. ‘’jadi itu bukanlah alasan yang tepat, karena kita sama sama membina dan harus diingat lima desa itu sudah terlebih dahulu ada daripada kabupaten Rohul sendiri, ‘’ujarnya.

Nurbit juga menyatakan sebagai pemerinta daeah harusnya bisa taat kepada pemerintah yang lebih tinggi dan menghormati azas asas tata Negar, sudah nyata nyata Mendagri mengeluarkan surat nomor 136/957/PUM tentang status lima desa antara Kampar dan Rohul tertanggal 19 Juni 2008 yang menyatakan pemilih lima desa masuk dalam daerah pemilihan di kampar. Dan selain itu sudah berulang kali pemerintah pusat mengeluarkan keputusan yang sama, seperti pada pilkada Rohul dan pilkada Kampar 2006 yang lalu yang juga memuatlan bahwa pemilih di lima desa itu masuk dalam wilayah pemilihan Kampar.

‘’Harusnya ini sudah suatu indikasi yang kuat, dan harusnya dihormati. Sebenarnya masyarakat saat ini sudah memahami, yang membuat bingung adalah sikap pemkab Rohul sendiri yang selalu menolak apapun keputusan pemerinta pusat mengenai lima desa, harusnya pemerintah jangan membuat masyarakatnya bingung, ‘’ujarnya menambahkan.

Menurutnya ada 10 alasan lima desa ini masuk dalam wilayah Kampar, yang pertama Peta topografi edisi 1943 buatan Belanda. Kedua Peta Bakosortanal tahun 1971. Ketiga Peta RT/RW propinsi Riau berdasarkan perda no 10 tahun 1994. Keemapt Peta hasil tim turun ke lapangan antara pemerintah prop Riau, BPN Riau, BPN Kampar dan BPN Rohul tahun. Kelima Peta administrasi Kampar berdasarkan UU no 53 tahun 1995 tentag pemekaran kabupaten di propinsi Riau. Keenam Peta administrasi Rohul berdasarkan UU no 53 th 1999 dalm peta ini 5 desa tersebut tidak masuk dalam wilayah Rohul.Ketujuh Peta pemerintah no 33 th 1999 tentang pembentukan kecamatan Tapung Hulu. Kedelapan peratutan Gubernur no 30 th 2005 lima bahwa desa masuk wilayah kabupaten Kampar.

Kesembilan Pelaksanaan pilkada Rohul dan Kampar tahun 2006 dimana hak pilih warga lima desa pada pilkada Kabupaten Rohul tahun 2006 tidak didaftarkan sebagai pemilih dan pada pilkada Kampar tahun 2006 pemilih lima desa ini masuk pemilihan Kampar dan ini juga ditegaskan dengan adanya pernyataan masyarakat bahwa mereka menyatakan ikut serta dalam Pilkada Kampar. Kesepuluh Peta laporan peninjauan lapangan batas Kam par Rohul Riau tanggal 16 november 2006 oleh tim PPBD pusat dan tim PPBD Riau bahwa 5 desa tersebut berada diwilayah kampar. ‘’Lalu apa ini juga belum cukup membuat Rohul memahami bahwa lima desa memang masuk wilayah Kampar, ‘’ujarnya tegas. ***

Lancar, Penyaluran BLT BBM di Kampar

Kepolisian dan aparatur pemerintan Turun langsung

AIR TIRIS (rdh)pelaksaaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di kecamatan lima kecamatan di kampar berjalan sukses, penyaluran tersebut untuk kecamatan Kampar, kecamatan Rumbio Jaya, kecamatan Kampar Utara, kecamatan kampar Timur dan kecamatan Tambang. Namun kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari dan satu harinya untuk satu kecamatan. ‘’Kegiatan ini sengaja dipisah, selain untuk keamanan juga untuk memberikan kenyamana kepada masyarakat yang menerima, karena umumnya mereka sudah tua, ‘’ujar kepala kepolisian sector Kampar AKP Sumarno (9/7) disela sela penyaluran BLT tersebut.

Dalam penyaluran BLT di Kampar ini memang dilaksanakan oleh tim terpadu di lia kecamatan bekerjasama dengan Pihak keamanan Polsek Kampar, penyaluran dilakukan di kantor pos Air Tiris yang selama ini membawahi lima kecamatan tersebut. Selain pihak keamanan dari kepolisian setiap penyaluran pada masing masing kecamatan juga didampingi oleh petugas Satpol PP dan Camat setempat sehingga warga nantinya bisa bertanya langsung kepada petugas dari kecamatan jika mengalami kesulitan.

Hal senada juga disampaikan oleh camat Kampar Joni Sayfrin di Lokasi yang sama, menurutnya hari itu yang dibagikan BLT bagi masyarakat di kecamatan Kampar Timur, mereka yang menerima BLT terdiri dari warga desa kampar sebanyak 75 kk miskin, warga desa Koto Perambahan sebanyak 182 kk miskin, warga desa Pulau Rambai sebanyak 120 kk miskin, warga desa Pulau Birandang sebanyak 112 kk miskin, warga desa sungai putih sebanyak 21/kk miskin dan warga desa deli Makmur sebanyak 7/kk miskin ‘’Masing masing mereka akan mendapatkan Rp 300 ribu/kk, ‘’ujarnya.

Dari pantauan Riau Pos masyarakat yang hadir adalah mereka yang sudah berusia lanjut, ada yang dating dengan diantar atau ditemani sanak keluarganya. Mereka terlihat tertib dan aman saat pihak kepolisian dan Satpol PP mengatur mereka untuk atri satu persatu dalam menerima BLT. BLT ini diberikan dalam kantor Pos sementara masyarakat menunnggu dihalaman kantor Pos. Untuk kenyamana n masyarakat pemerintah memasang tenda dan menyediakan kursi. ***

Selasa, 08 Juli 2008

Pemilu 2009, Kampar Terbagi Enam Dapil

BANGKINANG (rdh) dalam pemilihan legislative yang akan dilaksanakan pada April 2009 mendatang, daerah pemilihan di Kampar menjadi enam wilayah, jumlah ini meningkat dari pemilu tahun 2004 yang lalu yang hanya lima Dapil. Ketua KPUD Kampar H Nurhamin Spt MH melalui anggota KPUD Kampar Novrizal Sag M Is (8/6)
menjelaskan rancangan Daerah pemilihan dibagi menjadi enam untuk 20 kecamatan. ‘’ dengan perkiraan pemilih sebanyak 606. 254 orang pemilih, sehingga jumlah kursi nantinya di legislative menjadi 45 kursi dengan 35 kursi tahap I dan 10 kursi pada tahap II. ‘’ujarnya.

Dijelaskannya ke enam Dapil tersebut adalah Dapil I yang meliputi wilayah Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu , Kecamatan Kampar Kiri Tengah, camatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Hilir dengan jumlah pemilih untuk dapil ini sebanyak 81. 327 pemilih. ‘’harga satu kursi mencapai 7.662 pemilih dengan 7 Kursi, yang terdiri dari 3 kursi tahap I dan 4 kursi tahap II, ‘’ujarnya

Untuk Dapil II meliputi dua kecamatan yaitu Kecamatan Siak Hulu dan kecamatan Perhentian Raja yang mempunyai pemilih: 77. 753 pemilih . Kecamatan ini mempunyai jatah enam kursi dengan harga satu kursi: 8. 945 pemilih, pembagian kursi dengan dengan empat kursi tahap I dan satu kursi tahap II

Dapil III meliputi wilayah Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Kampar, dengan jumlah pemiliha: 129. 019pemilih, sehingga nantinya akan mendapatkan 9 kursi dengan 7 kursi Tahap I dan 2 kursi tahap II. ‘’Harga kursi di dapil ini paling besar yaitu 9. 849 pemilih , jumlah kursi pada Dapil III ini berkurang satu kursi pada tahun 2004 yang lalu yang mencapai 10 kursi, ‘’jelasnya.

Perubahan juga terjadi pada pembagian Dapil di wilayah Tapung kalau pada pemilu 2004 hanya satu Dapil makan pemilu tahun 2009 menjadi dua dapil, yaitu Dapil IV dengan wilayah Kecamatan Tapung Hulu yang mempunyai pemilih sebanyak 72. 423 pemilih, walaupun satu kecamatan karena jumlah penduduknya banyak maka jatah kursi dilegislatif mencapai 5 kursi dengan harga satu kursi 8. 028 pemilih namun hanya untuk tahap I saja. Selanjutnya Dapil V dengan wilayah pemilihan Kecamatan Tapung dan
Kecamatan Tapung Hilir yang memiliki jumlah pemilih sebanyak 116. 689 pemilih. Kursi legislative yang tersedia untuk dapil ini sebanyak 9 kursi dengan 8 kursi untuk tahap I dan 1 kursi untuk tahap 2, harga satu kursi mencapai 8. 321 pemilih.

Sedangkan Dapil terakhir atau Dapil VI meliputi wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Bangkinang Barat, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan
Bangkinang Seberang. Wilayah ini mempunyai pemilih sebanyak 129. 013 pemilih dengan jatah kursi di legislate sebanyak 9 kursi dengan 7 kursi tahap I dan dua kursi tahap II. Harga kursi mencapai 9. 473 pemilih ***

Rifal Didatangi Pria Berjubah tiba tiba sudah dikhitan

Melihat khitanan gaib bocah Bangkinang Barat

Peristiwa unik memang sudah banyak yang terjadi di masyarakat, salah satunya dialami oleh bocah berumur tiga tahun Rifal al-Ikram warga desa Pasir Sialang kecamatan Bangkinang seberang. Rifal menghebohkan warga kampungnya karena mengalami khitan secara ghaib dan ia tidak merasakan apa apa.

Dari penuturan Ibu Rifal Nuryani di Bangkinang (8/6) kejadian pada minggu sore yang lalu, saat itu anaknya Rifal ditinggal bermain dengan dua orang temannya , sedang asyik bermain tiba tiba saja Rifal memegang alat kelaminnya, dua temannya juga mengikuti meliht kearah kelamin Rifal yang kebetulan celananya robek. Sri sang kakak yang juga berada ditempat itu melihat dan langsung memarahi adiknya karena mempermainkan alat kelaminnya sendiri.

Namun mereka terkejut karena alat kelamin Rifal sudah berubah seperti layaknya alat kelamin yang sudah disunat .
‘’Katanya ada lelaki yang berjubah datang padanya dan menyunatnya, namun saat ditanya kepada dua temannya mereka mengakui tidak melihat apa apa, ‘’ujarnya lagi. Rifal juga tidak menyatakan sakit saat kelaminya disunat secara ghaib tersebut.

Sebenarnya keanehan sudah sering dialami olehRifal, seperti saat mengandung Rifal dirinya bermimpi ada cahaya terang masuk kerumahnya dan menyinari Rifal yang masih dalam tiga bulan dalam kandungan, waktu kelahiran Rifalpun pas pada saat khatib sedang naik ke mimbar memberikan khutbah Jumat.

Keluarganya yang heboh melihat perubahan alat kelamin Rifal segera membawa Rifal ke puskesmas untuk diperiksa dan pihak puskemas menyatakan kondisi kelaminya tidak masalah dan tidak mengalami infeksi sama sekali.

Dijelaskanya sejak kecil Rifal sudah agak berbeda dengan anak anak yang lain, Rifal sangat perhatian kepada hal hal agama, bahkan Rifal sudah mengerjakan sholat sebagaimana layaknya muslim dewasa. ‘’Bahkan Rufal nangis kalau tidak diajak sholat jumat, ‘’ujarnya bangga.

Rifal juga menunjukkan kecerdasan yang lebih dari anak anak yang lain, untuk itu peristiwa ini diharapkan akan mampu membawa kebaikan untuk Rifal, bahkan ia berharap suatu saat Rifal akan menjadi orang besar dan berguna****

Permasalahan Hukum Berawal dari Administrasi Kacau

Aparat harus mengacu pada ketentuan

BANGKINANG (rdh) Bupati kampar Drs.H.Burhanuddin Husin.MM diwakili Asisten Ekonomi Setda kampar Drs.H.Masri Ma’ahu.Msi mengatakan bahwa terjadinya permasalahan hukum berawal dari suatu proses Administrasi yang kacau.

‘’ , Sehingga administrasi yang tidak mengacu kepada aturan yang berlaku atau produk hukum daerah yang menjadi dasar program kegiatan tertentu, sehingga dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas, ‘’ . ujar Masri acara pembukaan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan produk hukum bagi pejabat dilingkungan Pemkab kampar yang berlangsung hari Selasa (8/7) di Wisma Bangkinang Baru Bangkinang.

Menurutnya Paradigma Otonomi daerah menuntut adanya pola kerja aparatur pemerintahan yang mau bekerja keras, transparan bersih dan berdasarkan aturan yang berlaku, yang memilki landasan hukum yang kuat, sehingga tidak terjadi kesalahan sekecil apapun.
Namun berbicara masalah produk hukum daerah, memang tidaklah mudah, karena memerlukan suatu analisa dan ilmu dalam menyusun produk hukum daerah itu sendiri. Untuk itulah Pemerintah kabupaten Kampar memandang perlu dilaksanakannya kegiatan pelatihan, dengan maksud untuk mempersiapkan aparatur pemerintah agar dapat menyusun, membentuk produk hukum daerah yang memenuhi syarat legal dan teknis peraturan perundang-undangan.

Dengan diselenggarakannya kegiatan Bimtek bagi aparatur pemerintah diberbagai satker, maka atas nama Pemerintah kabupaten kampar mengharapkan para peserta yang menjadi utusan masing satker, dapat mengikuti dengan penuh hati, sehingga nantinya dapat meraih pengetahuan menyusun, membentuk produk hukum dengan tujuan dan dasar hukum yang jelas dan tentunya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di Satker masing-masing.

Sementara itu kabag Hukum setda Kampar Tarmizi SH MH melaporkan kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari satuan kerja Pemkab kampar, dan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 8-10 juli 2008.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan aparatur serta mengoptimalkan tugas dan fungsi legislasi pada setiap satker perangkat daerah, sehingga dengan mengikuti kegiatan ini para peserta akan mendapat pengetahuan langsung dari narasumber yang datang dari Biro Hukum Setda Riau, dan Fakultas hukum Universitas Islam Riau, Pengadilan negeri Bangkinang dan BAKD serta Bagian Hukum Setda kampar. ***

Sepanjang jalan Riau Sumbar

Tekan Lakalantas, Polres Kampar Tambah Rambu rambu


BANGKINANG (rdh) untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di kabupaten kampar, pihak kepolisian kampar kembali melakukan pemasangan rambu rambu rawan kecelakaan lalu lintas, kali ini pemasangan rambu rawan lalu lintas ini dilakukan di sepanjang jal an Riau Sumbar dari desa Salo kecamatan Salo hingga desa Merangin (rantau berangin) kecamatan Bangkinang Barat.

Kapolres Kampar AKBP. MZ Mutaqqin, SH SIK mellaui Kaurbinops Iptu Maryanta (8/7) mengatakan bahwa pemasangan rambu-rambu rawan laka ini sebelumnya sudah pernah dilakukan dibeberapa ruas jalan yang dianggap rawan dengan lakalantas di kabupaten Kampar, seperti jalan Raya Pekanbaru –Bangkinang, Tapung dan beberapa ruas jalan. ‘’Ini gunanya memberikan peringatan bagi para pengemudi untuk lebih hati hati dalam mengemudi, ‘’ujarnya. Program ini juga menjadi proagma kerja rutin dari satlantas Kampar.

Selama ini, selain ruas jalan raya Pekanbaru-Bangkinang, ruas jalan Riau sumbar dikecamatan Salo dan Bangkinang barat juga sangat rawan kecelakaan. Untuk itu pihaknya memasang 6 buah rambu-rambu rawan laka lantas.

Kepada pengemudi kenderaan roda dua maupun roda empat kaurbinops berharap dalam mengemudi agar berhati-hati dan juga tidak mengemudi dengan kecepatan tinggi “kita mengharapkan kepada para pengemudi agar menaati peraturan lalu lintas dan tidak mengemudi kenderaannya dengan kecapatan tinggi ***

Senin, 07 Juli 2008

50 Persen Sarana Desa di Kampar Belum Memadai

50 Persen Sarana Desa di Kampar Belum Memadai

BANGKINANG (rdh) Keluhan yang disampaikan aparatur pemerintahan desa di kampar sulitnya memberikan pelayanan yang maksimal disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana di akui oleh wakil Bupati Kampar Teguh Sahono. ‘’Bahkan bisa dikatakan 50 persen desa yang ada di Kampar saat ini tidak memiliki sarana yang layak dan memadai selebihnya hanya memiliki kantor dengan peralatan seadanya bahkan sangat jauh dari yang diharapkan makanya sehingga menyulitkan, ‘’ujar Teguh saat membuka pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang manajemen Pemerintahan desa angkatan III tahun 2008 di taman rekreasi Stanum Bangkinang Senen (7/7).

Saat ini Kampar memiliki 250 desa dan kekurangan bukan hanya pada sarana dan prasarana saja namun juga kemampuan sumber daya manusia yang handal, padahal untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sudah snya desa memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai, agar pelayanan yang diberikan berjalan sebagaimana diharapkan, selain itu desa juga membutuhkan SDM yang mengerti organisasi manajemen dan jeli melihat potensi potensi yang ada di desa.

Untuk mengantasipasi masalah ini maka pemerintah Kampar sudah menyusun berbagai program yang diharapkan dapat menyentuh persoalan ini secara langsung, langkah pertama adalah membangun kantor desa untuk 50 persen desa yang masih membutuhkan, pembangunan kantor desa ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan pendataan desa mana yang terlebih dahulu membutuhkan.

Selain itu Pemkab Kampar juga melaksanakan program penyaluran dana langsung (block grant yang diperuntukkan bagi pembanguna sarana desa dalam skala kecil, dana ini diberikan langsung kepada desa dan pemerintah desalah yang melaksanakannya bersama masyarakat sehingga bisa juga dilaksanakan program swadaya.

‘’Dan untuk menunjang itu pemerintah juga melaksanakan kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dibidang manajemen aparatur pemerintahan desa, dan saya harapkan ini bisa diikuti dengan baik oleh semua aparatur desa sehingga nantinya bisa meningkatkan pengetahuan dalam melayani masyarakat, ‘’ujarnya.

Sementara itu kabag pemerintahan Setda kampar Drs.H.dendi Suhenri.Msi dalam kesemapatan tersebut menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan pelatihan ini, adalah untuk memberi pengetahuan kepada Aparatur desa baik Kades, maupun aparatur lain berkaiatan dengan managemen pemerintahan desa sebagai mana yang diatur dengan UU no 75 tahun 2005 tentang desa.

Kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari dari tanggal 6-10 Juli 2008 bertempat di Taman Rekreasi Stanum Bangkinang, yang diikuti oleh 60 orang kades atau Aparatur Desa lain yang ditunjuk. Hadir pada acara tersebut, waka Polres kampar Kompol A.Nasution, Asisten Pemerintahan Drs.H.Nazaruddin, Sekretaris bappeda Kampar Drs,.Aprizal Abra dan dinas instansi terkait. (***

PWK PKS Kucurkan Bantuan Permodalan Perempuan

Program secara nasional

BANGKINANG (rdh) untuk membantu para perempuan di Kampar dalam menjalankan usahanya terutama usaha kecil dan mikro, maka Pos Wanita Keadilan (PWK) DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar memberikan bantuan dalam pembiayaan permodalan. ‘’Kegiatan ini juga bersempena dengan program nasional Nasional Pos Wanita Keadilan dengan tema “Ibu Sehat, Keluarga Sejahtera, Bangsa Kuat”., ‘’ujar Menurut ketua panitia, Yulisya Fitriyani, A.Md, di Halaman Sekretariat DPC PKS Kecamatan Bangkinang (7/6).

Pembiayaan permodalan tersebut diberikan untuk beberapa kelompok usaha yang dibina PKS, setiap kelompok mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,5 juta yang diharapkan mampu membantu mereka menjalankan usahanya, apalagi usaha yang dibantu juga usaha kecil Ibu ibu untuk meningkatkan ekonomi Keluarga.

Ketua Ketua PWK Kampar yang diwakili oleh Nurhayati menyatakan bahwa PKS akan tetap berkomitmen untuk mengembangkan usaha-usaha para ibu dalam menambah income keluarga. PKS tidak hanya mengajak masyarakat, terutama kaum ibu untuk melakukan aktifitas politik praktis, akan tetapi juga memberikan bekal ilmu agama dan modal usaha bagi ibu-ibu yang ingin meningkatkan produktifitasnya dalam berkarya. Nurhayati menambahkan, “Peran ibu menjadi sangat penting dalam keluarga, untuk itu PWK PKS Kabupaten Kampar sangat serius mendampingi para ibu dan kaum wanita untuk maju dan berkembang agar tercipta Ibu Sehat, Keluarga Sejahtera, Bangsa Kuat.”

Dalam kondisi masyarakat dan ekonomi saat ini maka peran perempuan sebagai seorang Ibu dan Istri juga ditambah dengan peran sebagai pendukung ekonomi, karena beban hidup terkadang memaksa perempuan untuk ikut mencari uang. ‘’Dan perempuan memang bisa melakukan itu, untuk itu kita memberikan dukungan berupa permodalan sehingga kemampuan ini lebih dimaksimalkan , ‘’ ujarnya.

Sementara itu Istri Wakil Bupati kampar Ny Ibu Sitta Teguh Sahono, dalam menutup acara mengingatkan kepada para ibu akan pentingnya peran Ibu dalam membina keluarga yang harmonis dan sejahtera. Untuk itu, diharapkan sinergi peran antara Ibu, Ayah dan Anak, karena dari sinilah sebenarnya pilar-pilar kekuatan sebuah bangsa. ***

Kades Harus Kondisikan Tempat dan Waktu untuk Semua Kandidat

Kades Tidak Boleh Berat sebelah pada Sosialisai Pilgubri

BANGKINANG (rdh)salah satu rangkaian kegiatan dalam pemilihan gubernur Riau mendatang adalah kegiatan sosialisasi atau kampanye, untuk itu pemerintah desa dalam hal ini kepala desa (Kades) diminta untuk memberikan tempat dan kondisi yang sama untuk semua kandidat yang maju dalam Pilgubri tersebut. ‘’Kades harus mengkondisikan tempat dan waktu yang sama untuk semua kandidat, dan tidak boleh ada yang memihak saalah satu kandidat karena harus adil, ‘’ujar wakil Bupati Kampar Teguh Sahono kepada para kepala desa dan aparatur desa saat membuka pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang manajemen Pemerintahan desa angkatan III tahun 2008 di taman rekreasi Stanum Bangkinang Senen (7/7).

Ditegaskan Teguh, seluruh masyarakat apalagi kades di kampar harus menyukseskan pilgubri ini, untuk itu kades sebagai pemimpin masyarakat yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus bisa menunjukkan sikpa netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon, meskipun jabatan seorang kades adalah jabatan politis, pihaknya tidak menginginkan adanya kades yang terlibat dalam kegiatan politik praktis. ‘’jadi tidak ada kades yang berat sebelah apalagi sampai terlibat langsung dalam mendukung salah seorang calon, ‘’ujarnya.

Kades harus dapat mengkondisikan tempat dan waktu untuk semua kandidat dalam bersosialisasi, sehingga masyarakat dapat nantinya menilai dengan baik siapa yang pantas maju . Kades juga diminta untuk dapat memehami rambu-rambu dan batasan – batas yang dimiliki oleh seorang kades, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan masalah.
Kades juga dilarang untuk mengajak masyarakat untuk memilih salah satu calon atau berkampanye apalagi sampai menjelek jelekkan calon yang lain, kadesa harus memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan hati nurani.

Terakhir Teguh meminta agar kades juga memeriksa dengan cermat warganya yang belum terdaftar sebagai pemilih karena ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagin suksesnya Pilgubri tersebut. ‘’Dan ini juga bisa menghilangkan hak masyarakat dalam menyampaikan pilihan mereka, ‘’ujarnya ***

Transaksi Narkoba, Angga diCiduk Polisi

1 ons ganja berikan untung Rp 200 ribu

BANGKINANG (rdh) , pihak kepolisian kampar kembali berhasil menggagalkan transaski ganja di Rantau Berangin, dalam penangkapan yang dilasanakan minggu dini hari yang lalu (6/7) polisi menangkap seorang warga Bangkinang Barat Angga (23 th) bersama barang bukti berupa enam paket kecil daun ganja kering siap edar uang hasil penjualan Rp 153 ribu dan satu buah Hp Nokia. tersangka dan barang bukti juga telah di amankan. Untuk selanjutnya trsangka masih terus di kembangkan dalam pemeriksaannya.

Kapolres Kampar AKBP MZ Muttaqien SH SIK(7/7) menyatakan awal penangkapan ini dimulai dengan adanya informasi akan adanya adanya transaksi di daerah Rantau berangin Kecamatan Bangkinang barat, dari infrormasi tersebut tim turun guna menindak lanjutinya.

Sesampai di tengah jalan tepatnya di Simpang Ladang, tim memberhentikan orang yang di anggap mencurigakan. Setelah di lakukan penggeledehan polisi berhasil menemukan enam paket kecil ganja kering yang di bungkus dalam kotak rokok Sampoerna seharga Rp 10 ribu di dalam saku celana tersangka sebelah kanan.

Tim pun segera menggiring tersangka ke Mapolres Kampar untuk di lakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan tadi polisi berhasil satu nama lagi yang masih lidik berinisial RZ. Meski begitu pihak kepolisian masih mendalami siapa RZ dan di cari keberadaannya.
‘’ Tersangka adalah seorang pengedar yang sudah lama di intai, untuk pemeriksa sementara tersangka Angga mendapatkan barng tersebut dari RZ yang masih dalam pengembangan. Tersangka pun sudah tiga kali melakukan transaksi dengan RZ dengan satu ons di beli dengan harga Rp 350 ribu ‘’jelasnya

Namun angga juga mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit, setidaknya dari penjualan setiap onsnya ia mendapatkan keuntungan setidaknya Rp 200 ribu, dengan sistem penjualan trsangka di buat dalam paket kecil seharga Rp 10 ribu. , Tersngka pun di ancam dengan pasal 82 jo 78 UU RI No 22/1997 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun.***

Minggu, 06 Juli 2008

Panwaslih Kampar Mulai Berbenah

Minta Tenaga Adminitrasi kepada pemerintah

BANGKINANG (rdh) untuk menyukseskan pemilihan GUbernur Riau yang akan berlangsung tidak lama lagi maka Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Riau kabupaten Kampar mulai berbenah salah satunya dengan mempersiapakan admnistrasi kerja pendukung kegiatan Panwaslih Kabupaten Kampar. ‘’ini tentunya sesuai dengan tugas kerja dan fungsi kita memerlukan tenaga adminsitrasi dan langkah pertama yang kita laksanakan adalah meminta tenaga adminitrasi kepada pemerintah kampar, ‘’ujar Ketua Panwaslih Riau Kabupaten Kampar, Aprizal SE di Bangkinang (6/6).

Dijelaskan Aprizal, ssesuai dengan surat Panwaslih Propinsi Riau nomor 01/PWS-Prop/A/VII/2008 tanggal 01 juli 2008 yang mengintruksikan kepada Panwaslih Riau Kabupaten Kampar untuk mengusulkan kepada Pemkab Kampar (Bupati) permintaan PNS ditugaskan pada Kantor Panwaslih Untuk kabupaten kota se-Riau, pihaknya maka pihaknya mengusulkan permintaan empat orang tenaga dari PNS sebagai sekretaris, Bendahara dan dua orang Staf yang ditugaskan dan membantu anggota panwaslih Kabupaten Kampar dibidang admnistrasi dan pengelolaan keuangan ‘’ini penting untuk demi kelancaran dan tertib admnistrasi dalam pengelolaan keuangan daerah panwaslih, ‘’ujarnya.

Selain itu pihaknya dalam waktu dekat juga akan segera membentuk pengurus panwaslih kecamatan di 20 kecamatan di Kabupaten Kampar dengan komposisi sebanyak 3 orang anggota. Penerimaan calon anggota Panwaslih tingkat kecamatan se-Riau ini, bertujuan untuk memenuhi ketentuan pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pasal 105 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Riau tahun 2008.

“Untuk pembukaan calon anggota Panwaslih tingkat kecamatan se- Riau ini, kita di Kampar telah menyampaikan pengumuman ini kepada masyarakat yang berminat, sesuai dengan brosur yang telah kita sebarkan yang tertera ketentuan dan persyaratannya, silakan baca dan pahami, jika berminat silakan mendaftarkan diri”, himbaunya.

Aprizal Tambahkan, sebagai persyaratan yang ditetapkan Panwaslih Riau, maka sebagai persyaratannya dinataranya adalah Poto copy KTP yang masih berlaku dilegalisir, Poto capy ijazah terakhir minimal SLTA yang dilegalisir PT dan Diknas.

Kemudian daftar riwayat hidup yang ditandatangani yang bersngkutan diatas matrei Rp 6000,- dan sejumlah persyaratan lainnya yang dapat ditanyakan lansung kepada Panwaslih Riau Kabupaten Kampar, sesuai dengan yang disebutkan dalam brosur tersebut. “Bagi calon angggota Panwaslih kabupaten kota yang tidak lulus seleksi dapat mendaftarkan dirinya ditingkat kecamatan sampai tanggal 8 juli 2008 atau silakan kontak person nomor 0811761435 atas nama saya sendiri”, ujarnya ***

Bendahara kelompok Tani Diranpok Pake Senpi

Uang Rp 30 Juta lesap

BANGKINANG (rdh)aksi perampokan kembali terjadi di Kampar, kali ini yang menjadi korban adalah bendahara kelompok tani Setia Jaya KUD Kayu Aro, Budi (30 th) warga desa sungai Grao kecamatan Tapung itu dirampok oleh empat orang dengan menggunakan senjata api, dan mereka berhasil membawa uang sebesar Rp 30 juta milik koperasi dan langsung melarikan diri kea rah Bukit paying kecamatan Bangkinang Seberang.

Kapolres Kampar AKBP MZ MUttaqien SH SIK menyatakan perampokan itu terjadi pada hari sabtu (5/6) sekitar pukul 12:45 siang, saat itu Korban mengambil mengambil uang di KUD Kayu Aro untuk di bagi-bagikan kan kepada petani. Naas sesampai di rumahnya, korban di hadang empat orang laki-laki tidak di kenalnya dengan menggunakan senjata laras pendek langsung masuk rumah dan melakukan tembakan ke atas.

‘’Bahkana pelaku juga sempat melakukan ancaman dengan granat berbentuk mirip nanas kecil hingga membuat korban ketakukan Kesempatan tersebut tentu langsung di gunakan untuk menggasak uang korban dan selanjutnya mereka kabur tanpa mendapat rintangan apa apa.

Saat ini menurut Muttaqien anggota kepolisian sedang menyebar di lapangan untuk mengejar pelaku yang bersenjatakan api laras pendek, karena tersangka menggunakan senajata api laras pendek dua buah, dalam aksinya mereka menggunakan Honda jenis Revo dan Rx King warna hitam les kuning.

Bukan hanya itu kelompok juga diduga merupakan kelompok curas yang berkaitan dengan kelompk curas di TKP antar Provinsi kabupaten. Kapolres juga menambahkan, pihaknya sedang meakukan koordinasi dengan tim Buser Polda dan Poltabes untuk menyisir wilayah wilayah terntu.

“ Bila cukup bukti Overmach kita tim gabungan Buser Polda, Pltabes dan Polres akan melakukan tembak di tempat dengan proposional dan terukur.” Janji Muttaqien ***

Kampar Punya Banyak Masalah Lahan dengan Perusahaan

Dengan PT Arara Abadi yang paling banyak


BANGKINANG (rdh)persoalan sengketa lahan yang banyak terjadi di kampar diakibatkan adanya masalah dengan perusahaan perkebunan , dan dari sekian banyak perusahaan yang bermasalah maka PT Arara Abadi yang paling banyak mempunyai masalah dengan masyarakat dan Pemkab kampar, dari data di bagian pemerintahah Setda Kampar disebutkan untuk masalah untuk PT Arara Abadi saja ada 16 kasus yang bermasalah saat ini.

Kabag Pemerintahan Dendi Zulheri melalui Kasubid Pemerintah Umum dan Otonomi Desa, Nurbit SIP MH menjelaskan hamper semua masalah yang ada antara perusahaan dan masyarakat atau antara perusahan dengan perusahaan sampai saat ini belum tuntas, selain masalahnya yang semrawut juga pihak perusahaan sangat sulit diajak komunikasi. Pernyataan Nurbit ini didukung oleh kenyataan sudah berulang kali hearing yang dilakukan DPRD Kampar atau pemanggilan oleh pihak pemerintah tidak dihadiri oleh pihak perusahaan

Kembali kepada banyaknya perusahaan bermasalah, persoalan PT Arara Abadi diantaranya PT AA-Koperasi Petani Karya Mandiri Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung seluas 450 Ha, PT AA-Koperaso Petani Gotong Royong Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung seluas kurang lebih 12.000 HA, PT AA-Masyarakat Bencah Kelubi Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung seluas 600 Ha, PT AA-Koperai Koto Bandan Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung seluas 3.500 Ha, PT AA-Masyarakat Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung seluas 300 Ha, PT AA-Laskar Melayu Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir seluas 100 Ha , PT AA-dengan masyarakat Redzone Tapung Kecamatan Tapung Hilir seluas 1.000 Ha, PT AA-Akiong petak 16 dan Redzone Kecamatan Tapung Hilir seluas kurang lebih 30 Ha, PT AA- PT Bina Fitri Jaya Konspirasi dengan masyarakat Kota Garo Desa Kota Garo Kecamatan tapung Hilir seluas 200 Ha, PT AA-Koperasi Karya Baru Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir berbatasan dengan rantau Bais Minas Kabupaten Siak seluas 75,7 Ha, PT AA-KUD Karya Batu Sindotim Comp 014 petak 113 Kecamatan Tapung Hilir PT AA-PT Bina Fitri Jaya sindotim petak M/07/TP Kecamatan Tapung Hilir seluas 83.81 Ha, PT AA-Nirwan Sindotim Petak 103 seluas 10 Ha, PT AA-Ninik Mamak Kenegrian Lipat Kain Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri

Sementara perusahaan yang lain juga banyak masalah diantaranya Selain PT AA, perusahaan yang sering terlibat dengan masyarakat yakni PT PSPI sebanyak 6 kasus. ‘’PT PSPI unit petapahan-PTPN V Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung seluas 2.500 Ha, PT PSPI unit petapahan-Kelompok Tani Rakyat Bersatu Kampar dan Kelompok Tani SAHRI Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung, PT PSPI Lipat Kain-Pemerintahan Desa Kebun Durian Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan, PT PSPI-Masyarakat Petapahan Desa Petapahan Kecamatan tapung seluas 5.400 Ha, PT PSPI-H IDRUS Desa Petapahan Kecamatan Tapung seluas 250 Ha, PT PSPI-ninik mamak kenegrian III Koto Sibelimbing Desa Siabu Kecamatan Salo seluas 6.000 Ha.’’

19 januari 2007 PT Ciliandra Perkasa sial realisasi Kebun Pola KKPA Siabu Kampar, 5 Februari 2007 lalu, permasalahan lahan juga terjadi antara PTPNV dengan masyarakat Dusun Lubuk Rambah Desa Sinama Nenek Kecamatan Tapung Hulu.***

Harga Cabe Merah Naik Lagi Di Kampar

KAMPAR TIMUR (rdh), walaupun kenaikan harga BBM hanya terjadi sekali saja namun kenaikan harga kebutuha masyarakat tampaknya naik berulang kali, seperti adanya kenaikan harga sayur mayor di pasar tradisional Kampar desa Kampar kecamatan Kampar Timur. Harga cabe yang sebelumnya hanya Rp 2.500/ons atau Rp 25.000/kg naik menjadi Rp 3000/ons atau Rp 30 ribu/kg, bahkan menjelang siang harga sudah menjadi Rp 40 ribu/kg.

Kenaikan harga ini menurut pedagang disebabkan kenaikan BBM. ‘’karena BBM naik maka harga tentu saja naik, dan kenaikan tidak hanya bisa sekali saja sebab cabe yang dipanen beberapa waktu yang lalu belum membutuhkan biaya yang besar jadi kenaikan harga hanya disebabkan oleh ongkos transport saja, namun sekarang sudah termasuk biaya perawatan juga meningkat dan ditambah biaya transport maka harganya akan bertambah lagi, ‘’ujar Zul salah seorang pedagang sayur di pasar Kampar (6/6).

Menurutnya harga ini akan bertambah lagi nantinya beberapa bulan mendatang, karena naiknya BBM juga berakibat naiknya harga pupuk , apalagi akan bersamaan datangnya bulan Ramadhan dan hari raya. ‘ya kita harus siap siap saja naiknya harga tersebut, ‘’ujarnya lugas.

Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada Cabe saja namun juga sayur mayor yang lain seperti bawan merah, tomat, wortel, kentang, yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Zul juga menolak kenaikan ini hanyalah permainan pedagang semata, karena harusnya pemerintah juga turun tangan dalam mengatasi masalah ini. ‘’satu soal saja kenaikan harga ongkos kendaraan saat ini bervariasi sejak kenaikan BBM,pemerintah ternyata belum mampu menertibkan harga kenaikan yang gila gilaan, ‘’ujarnya. Untuk itu mereka merasa kesal karena selama ini pemerintah hanya menyalahkan pedagang saja, sementara pemerintah kampar dinilainta juga tidak berbuat apa apa untuk membantu pedagang ***

Pemerintah Diminta Koordinasi dengan Perangkat Adat

DPRD: untuk pengalihan lahan

BANGKINANG (rdh), Walaupun memberikan izin untuk pengalihan lahan atau adanya perusahaan yang ingin mengelolah lahan adalah hak pemerintah , namun hendaknya pemerintah tidak melupakan bagian lain yang juga mempunyai wewenang, dalam hal ini perangkat adat. ‘’Untuk itu pemerintah kalau ingin mengeluarkan izin hendaknya juga melakukan kooridinasi dengan perangkat adat karena bagaimanapun selain mereka punya wewenang atas lahan mereka juga yang lebih tahu batas lahan dan kepemilikan, ‘’ujar Wakil Ketua DPRD Kampar Imron Joni Hasibuan di Bangkinang (5/6) yang lalu

Imron sendiri sebagai salah satu pimpinan DPRD Kampar menyatakan keprihatinannya akan banyaknya kasus sengketa tanah di kampar, apalagi kalau berujung anarkis, dan yang lebih menyedihkan menurut Imron masyarakat selalu dalam posisi yang lemah dan dikalahkan. ‘’Dan harus diakui begitu banyak masyarakat yang mengadu ke DPRD hamper bisa dikatakan tidak ada yang selesai dengan tuntas, selain DPRD bukanlah instansi teknis juga wewenang DPRD hanyalah memberikan rekomendasi saja kepada pemerintah, ‘’ujarnya

Untuk itu DPRD meminta pemerintah Kampar dimintanya untuk mengantisipasi munculkan kasus baru dalam sengketa tanah ini agar jangan menambah banyak persoalan yang sudah ada, antisipasi yang diminta adalah selalu mengkoordinasikan sebelum memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola satu kawasan lahan. ‘’Karena kalau dari awal sudah ada saling keterbukaan dan dikoordinasikan dengan baik maka tidak akan ada masalah lagi, apalagi kalau kesepakatan sudah ada antara Perangkat adapt, masyarakat dan pemerintah, ‘’ujarnya.

Namun ia juga mengingatkan agar para perangkat adapt juga mau mengerti dan melaksanakan aturan dengan benar, karena banyak juga dalam kasus sengketa lahan disebabkan kesalahan Ninik mamak, diantaranya memberikan hibah tanpa kesepakatn bersama, bahkan ada oknum ninik mamak yang menjual dengan tumpang tindih. ‘’pemerintah dan masyarakat terutama perangkat adat harus saling intropeksi akan masalah ini, ‘’ujarnya ***

Jumat, 04 Juli 2008

Polisi Tidak Usut Semua Kasus Tanah di kampar

BANGKINANG (rdh walaupun kasus sengketa tanah banyak masuk ke kantor kepolisian Kampar namun bukan berarti semua kasus tersebut ditindaklanjuti sebagai laporan polisi, karena pihak kepolisian kampar akan meninjau terlebih dahulu bagaimana status dan kondisi kasus tersebut. ‘’Jadi walaupun kasus yang masuk itu seperti minum obat saking banyaknya namun tidak semunya kita tindaklajuti, kita pelajari dulu bagaimana kasus yang bisa dijadikan sebagai laporan polisi dan mana yang kita kembalikan saja kepada masyarakat, ‘’ujar Kapolres Kampar AKBP MZ Muttaqin SH SIK melalui Kasat Reskirm AKP Wiwin Firta Y.A.P SIK di Bangkinang (4/7).

Pihaknya menuurt Wiwin memang harus hati hati dalam menyikapi kasus pertanahan ini apalagi di Kampar hokum pertanahan bukan hanya menggunakan hokum pemerintah saja namun juga terkait dengan hokum ada yang dipakai masyarakat kampar, apalagi kalau sudah menyangkut dengan tanah ulayat. ‘’sehingga nantinya kita tidak salah langkah, karena ada persoalan tanah yang harus diselesaikan di tingkat adat terlebih dahulu melalui Ninikmamak dan pucuk persukuannya masing masing, ada pula yang harus diselesaikan dalam tingkatan keluarga kalau berhubungan antara satu keluarga atau antar keluarga, ‘’ujarnya.

Untuk itu biasanya pihaknya akan meminta masyarakat menyelesaikannya terlebih dahulu dengan Ninik mamak dan keluarga sebelum melapor kepada polisi, dan kalau memang bisa diselesaikan dengan mereka saja maka persoalan sudah dianggap selesai namun kalau memang sudah terlalu rumit dan menjangkau hal pidana maka barulah ditindaklanjuti oleh kepolisian.

Selain itu langkah hati hati pihak kepolisian ini juga untuk mengantisipasi penipuan, karena dikhawatirkan munculnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena dalam setiap permasalahan lahan yang terjadi antara terlapor dan pelapor terkadang tidak memliki bukti-bukti yang jelas. Bahkan terkadang terlapor hanya berbekalkan surat dari ninik mamak saja yang kabsahannya secara hukum tidak menguatkan.

" Makanya setiap laporan yang masuk akan di lidik dan sidik secara cermat, laporan yang masuk pun belum bisa di katgorikan laporan polisi. Kita akan proses dulu melalui introgasi, baru setelahnya bila memang sah kasus tersebut baru akan di tingkatkan mnjadi laporan polisi." Tegasnya

Untuk itu pihaknya menghimbau, bagi warga yang ingin melaporkan adanya permasalahan lahan apa pun modusnya, Sebaiknya melengkapi bukti-bukti surat kepemilikan, seperti surat kepemilikan tanah (SKT) atau sejenisnya, untuk memudahkan proses selanjutnya. **

Orang Tua DIminta tidak abaikan sekolah swasta

untuk penerimaan siswa baru

BANGKINANG (rdh) penerimaan siswa baru disekolah sekolah negeri sudah selesai.namun tentu saja tidak semua siswa yang mendaftar ke sekolah negeri apalagi sekolah favorit, untuk itu para orangtua yang anaknya tidak lulus dalam sekolah negeri diminta untuk tidak mengabaikan sekolah swasta.''karena pada dasarnya sekolah dimana
pun itu sama saja, tergantung bagaimana anak bisa mengikuti dan menyikapinya, apalagi saat ini sudah banyak sekolah swasta yang mutu dan kualitasnya bagus bagus dan tidak kalah dengan sekolah negeri, ''ujar ketua dewan pendidikan Kampar Drs Syafrudin Samiun di Bangkinang (4/7)

Memang diakuinya sekolah negeri mempunyai akses dan fasilitas yang lebih banyak dari pemerintah, namun itu tidak berarti mereka yang belajar disekolah swasta tidak berprestasi, karena faktor kelengkapan fasilitas hanya salah satu faktor yang mendukung keberhasilan namun yang lebih besar adalah faktor dari anak dan cara mengajar guru.

''satu hal yang tidak bisa ditampik adalah pendidikan di sekolah swasta memang jauh lebih mahal dari sekolah negeri,''ujarnya.Dengan tidak lulusnya anak ke sekolah negeri tidak harus membuat anak menjadi putus sekolah ,karena pendidikan itu sangat penting. ''untuk itu kita minta orang tua memberikan anak dorongan untuk tetap melanjutkan pendidikannya walaupun disekolah swasta,'' ujarnya.

Dan ia juga berharap dengan tidak lulusnya anak disekolah negeri tidak membuat orang tuanya menempuh jalur belakang seperti memaksa atau menyogok pihak sekolah.

Sementara itu salah satu sekolah negeri di Bangkinang SMA negeri 2 Bangkinang menyatakan memang mereka harus meluluskan lebih banyak daripada menerima, menurut kepala sekolah SMA negeri 2 Bangkinang Drs Latif Hasyim MM sekolah favorit tersebut menerima pendaftaran sebanyak 600 lebih siswa, namun yang mereka terima dan lulus hanyalah sekitar 250 orang, ini memang disebabkan kuota dan kondisi sekolah, apalagti SMA negeri 2 merupakan sekolah favorit dan merupakan sekolah berprestasi nasional di kampar. ‘’kita sebenarnya juga ingin memberikan kesempatan seluas luasnya namun bagaimana lagi kemampuan sekolah hanya begitu, ‘’ujarnya ***

Persoalan Lama dan Mengenai Tanah Ulayat

Melihat akar maraknya persoalah tanah di Kampar


Pemerintah kabupaten Kampar baik eksekutif maupun legislatif kembali dipusingkan dengan maraknya persoalan sengketa tanah di Kampar, bahkan banyak dari persoalan tanah tersebut yang berujung kepada aksi demo massa dan aksi anarkis. ''Padahal kalau diurut urut ini merupakan kasus lama juga yang sudah berlangsung bertahun tahun dan belum tuntas hingga saat ini, '' ujar Kepala bagian Pemerintahan Dendi Zulheiri melalui Kasubag pemerintahan umum dan otonomi desa (PUOD) T Nurbit SIP MH kepada Riau Pos di Bangkinang (2/7) yang lalu.ゥ

DIcontohkan Nurbit, persoalan antara masyarakat dengan PTArara Abadi itu sudah berjalan bertahun tahun dan sampai saat ini belum ada penyelesaiannya, begitu juga sengketa antara Warga Siak Hulu dengan PTLanggam Harmoni, warga dengan PT Raka dan sebagainya.ゥ

Sulitnya penyelesaian ini menurut Nurbit karena masing masing pihak saling mengklaim tanah itu milik mereka dan masing masing punya argument, warga memberikan argument bahwa itu adalah tanah ulayat dan mereka sebagai anak kemenakan tentunya berhak untuk memilikinya karena tanah ulayat ini dalam hukum dan ketentuan adat memang diperuntukkan bagi kesejahteraan anak kemenakan, sedangkan pada sisi yang lain pihak perusahaan juga punya argument yang kuat bahwa mereka sudah melakukan jual beli dan mendapatkan izin dari pemerintah, termasuk jual beli itu dengan ninik mamak. ''ini yang membuat rumit karena persoalan masih melingkar dan bolak balik dari itu ke itu saja, ''ujarnyaゥpersoalan tanah ulayat memang menjadi persoalan yang paling mendasar, karena dulunya tanah yang ada di Kampar merupakan tanah ulayat yang penguasaanya secara komunal (berkelompok) ゥ

Namun seiring dengan dikeluarkannya peraturan menteri agraria tentang keberadaan tanah ulayat maka pemerintah hanya mengakui adanya tanah ulayat itu dengan tiga kondisi, pertama tanah itu masih ada, dua lembaga adatnya masih ada, tiga hukum adatnya masih ada dan masih berlaku dan diakui oleh komunitas tersebut.ゥ''sekarang itu masih terpenuhi atau tidak? ''ujarnya.

selain itu karena penguasaan secara komunal maka tanah tidak boleh dimiliki perorangan apalagi bersertifikat. ''kalau sudah disertifikat maka itu tidak bisa disebut lagi sebagai tanah ulayat dan kewenangannya juga sudah hilang. ''namun inilah yang sulit menyampaikan dan memberikan pengertian kepada masyarakat, ada oknum didalam masyarakat itu yang mengalihkan tanah ulayat bahkan ada yang membuat sertifikat namun nantinya mereka yang meminta dan mengadakan aksi itu kembali, ''ujarnya.ゥ

Untuk itu ia berharap semua pihak yang terlibat dalam sengketa tanah di kampar hendaknya menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin dan tentu saja mengacu kepada aturan yang berlaku, kalau memang persoalannya adalah tanah ulayat maka selesaikan secara adat dan perjelas dulu status tanah ulayat tersebut ****

Dinkes Minta Puskesmas Kamput Digesa

BANGKINANG (rdh) Pengerjaan pembangunan Puskesmas Kampar Utara yang dilakukan tahun ini diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun, karena kebutuhan masyarakat yang sudah mendesak akan keberadaan puskesmas, selama ini masyarakat Kampar Utara masih mendapatkan pelayanan dari puskesmas Pembantu (pustu). ‘’Untuk itu walaupun kita tahu akhir pengerjaan proyek pada akhir tahun namun kita harapkan sebelum akhir tahun pengerjaan proyek itu sudah selesai, ‘’ujar Bupati Kampar Drs H Burhanuddin Husin MM melalui kepala dinas kesehatan kampar H. Ahmad Hanafi SKM M. di Bangkinang (4/7).

Menurutnya, dari 20 kecamatan yang ada di kabupaten Kampar kecamatan Kampar Utara merupakan kecamatan yang belum mempunyai puskesmas, selama ini mereka masih berinduk kepada puskesmas Rumbio Jaya yang terletak di Desa Teratak, tentu saja dengan perkembangan Penduduk yang ada saat ini dan kondisi geografis desa sudah sepatutnya pembangunan puskesmas di kecamatan itu digesa. ‘’Kita sudah memprogramkan peningkatan kesehatan dan salah satunya adalah dengan melengkapsi sarana puskesmas dan sarana kesehatan lainnya.

Memang diakui Hanafi, pembangunan yang sebenarnya sudah dicanangkan dari tahun sebelumnya mengalami hambatan, ini lebih disebabkan karena kemampuan rekanan yang terbatas dalam bidang permodalan dan naiknya harga material yang menyebabkan kendala itu muncul.

‘’Namun kali ini kita sudah wanti wanti kepada rekanan tidak ada lagi alas an tersebut untuk itu dalam proyek lelang kita minta rekanan benar benar mengajukan penawaran yang realistis dan tidak menganggu pelaksanaan, ‘’ujarnya.

Selain itu pihaknya menurut Hanafi juga sudah memberikan peringatan bagi rekanan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu akan diberikan denda sebanyak 5 % dan bukan hanya itu perusahaan tersebut juga terancam mendapatkan balcklist untuk kegiatan kegiatan dinas kesehatan selanjutnya ***

Listrik Byar pet, Pelayanan PDAM Terganggu

PDAM Minta Jalur Khusus

BANGKINANG (rdh) pemadaman listrik yang dilaksanakan oleh pihak PLN di kabupaten Kampar dalam satu bulan belakangan ini ternyata berimbas kepada pelayanan air bersih bagi masyarakat, karena pihak PDAM sebagai perusahaan penyedia air bersih juga menggunakan tenaga listri. ‘’dan seringnya aliran listrik padam menyebabkan penyluran alir terhambat dan sering macet, ‘’ujar Direktur PDAM Tirta Kampar Tasnur SE di Bangkinang (4/7).

Menurutnya dalam beberapa minggu terakhir ini pihaknya sering mendapatkan protes dari pelanggan yang menyebutkan aliran air di rumah mereka mati, tentu saja sebagai pihak penyalur air pihaknya merasa prihatin, karena mereka juga tidak berbuat apa apa, sehingga satu satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini disebabkan aliran listrik untuk itu masyarakat diminta memahami kondisi ini.

Namun disadarinya ini akan memberikan imbas yang juga kepada sikap pelanggan,dan mereka khawatir bahwa masyarakat akan enggan dan lalai dalam membayarkan tagihan apalagi pihaknya sudah menjanjikan akan memberikan pelayanan yang lebih baik dalam hal memenuhi kebutuhan air masyarakat. ‘’Namun kami minta masyarakat tetap dapat memahami kondisi ini dan tetap membayar tagihan sesuai dengan waktunya, ‘’ujar Tasnur.

Selain itu dirinya juga mencoba bernegosasi dengan pihak PLN untuk memberikan jalur khusus bagi PDAM sehingga nantinya tidak akan menganggu pelayanan PDAM kepada masyarakat.

Sementara itu Anto warga Vila Indah Bangkinang kepada Riau Pos menyatakan di kawasan perumahan tempat ia berada penyaluran air bersih selalu mengalami kemacetan., dan ini memang bisa dimaklumi karena listrik yang selalu padam, dengan seringnya pemadaman listrik bukan hanya kebutuhan air bersih yang menjadi terhambat namun juga aktifitas yang lain.

Hal senada juga disampaikan warga Jl Letda Boyak Bankinang Ijon Azza, menurutnya sebagai tekhnisi computer kleinnya sering komplein karena keterlambatan penyelesaian perbaikan computer. ‘’sekaranga airpun iku ikutan macet, karena ketergantungan kita kepada listrik sangat besar ‘’ujarnya (***

Kamis, 03 Juli 2008

DPRD Rekemondasikan Masyarakat Tempuh Jalur Hukum




Dari kasus PT Langgam Harmoni dengan Warga Siak Hulu

BANGKINANG (rdh) DPRD Kampar melalui Komisi I akhirnya mengeluarkan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat desa Pangkalan Baru kecamatan Siak Hulu dengan PT Langgam Harmoni. ‘’Rekomendasi yang kita berikan adalah agar masyarakat menempuh jalur hokum untuk menyelesaikan kasus ini, ‘’ujar anggota komisi I DPRD Kampar Ir Alex Chandra di kantor DPRD Kampar di Bangkinang (3/7).

Dijelaskan Alex, sikap ini diambil karena setelah dipelajari DPRD ternyata kasus ini memang merupakan kasus hokum dan ini terjadi di masyarakat itu sendiri, ada beberapa pihak yang saling mengklaim dan menjual tanah tersebut bahkan penjualan itu dilakukan secara tumpang tindih dan akhirnya menimbulkan sengketa. ‘Untuk itu penyelesaian melalui jalur hokum akan lebih tepat dalam menyelesaikan kasus ini, ‘’ujarnya.

Menurut Alex, sebelum nya DPRD sendiri juga sudah pernah mengeluarkan rekomendasi ketika hearing pertama kali dilakukan antara komisi I dengan warga, rekomendasi ini berisi tiga point: pertama masyarakat diminta menyelesaikan persoalan antara Ninik mamak dengan keponakan karena ini menyangkut hibah tanah ulayat oleh Ninik mamak kepada perusahaan., dan ini yang mnjadi awal persoalan.

Poin kedua adalah persoalan antara pengurus KUD yang lama dengan pengurus KUD yang baru , karena pengurus KUD yang lama mempunyai kebijakan tentang lahan ini yang tidak diakui oleh pengurus KUD yang baru dan yang ketiga antara kades lama dengan kades baru yang persaoalannya sama dengan pengurus. ‘’Namun dalam hearing selanjutnya masyarakat tidak bias melaksanakan rekomendasi itu, artinya persoalan sebenarnya ada pada masyarakat, untuk itu kita minta masyarakat menyelesaikan dulu diantara mereka, kalau memang sulit sebaiknya menempuh jalur hokum. ‘’ujarnya.

DPRD menurutnya berusaha maksimal membantu hanya saja dalam kasus Ini persoalannya ada pada masyarakat, kalau dengan menempuh jalur hokum maka aparat hokum akan bias menentukan siapa yang salah dan siapa yang berhak, apalagi saat ini masyarakat juga sudah menyampaikan masalah ini kepada Kajati dan Kajati sedang dalam melaksanakan proses penyelesaian **


D

Antusias Minat Warga Ikuti Sunat Massal K3S





KAMPAR TIMUR (rdh) Kegiatan sunat missal yang digelar oleh Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Kampar ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat, terbukti dari kegiatan yang dilaksanakan di sembilan kecamatan hamper semua kecamatan melampaui target, sunat missal yang juga dilaksanakan atas kerjasama K3s bersama dengan TP-PPK Kampar, gabungan organisasi wanita (GOW), Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan Dinas Kesehatan memang diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu.

‘’Kita memang menyambut positif kegiatan ini, karena ini sangat membantu masyarakat kita yang kesulitan, ‘’ujar kepala puskesmas Kampar Timur dr Hj FFauziah k(3/7) disela sela melaksanakan kegiatan sunat missal tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Puskesmas Tambang Drg Helda S Munir, saking banyaknya peserta pihaknya menurunkan 15 orang petugas, namun tidak menganggu pelayanan di puskesmas.

Kegiatan sunnat massal ini dilaksanakan secara serentak di di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Kampar, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur dan Tambang, masyarakat menyambut baik dan berharap kedepannya kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun.
Ketua KKKS Kabupaten Kampar Hj. Mimi Gusneti Burhanuddin diwakili Ketua GOW Hj. Irhamah Yazid, BA menyatakan bahwa kegiatan khitanan massal ini merupakan program KKKS dan lima organisasi lainnya yang tidak pernah luput setiap tahunnya.
Dan pihaknya merasa bangga dengan respon masyarakat yang baik apalagi dalam setiap kegiatan berlangsung meriah, dan kedepan ini akan menjadi perhatiannya dan akan diusahakan ditingkatkannya.

Sementara itu Sekretaris KKKS Asri dalam sunat massal yang telah di gelar di 9 kecamatan, setidaknya 600 orang akan sunat . Ini adalah target terbanyak namun jika target ini terlampaui maka akan di cari solusi lain. Namun yang jelas pihaknya akan berupaya menampung keinginan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. ***

Tak Hadiri Hearing, PT Raka Dituding Lecehkan DPRD

BANGKINANG (rdh) untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara masyarakat desa Koto Garo dan perusahaan PT Raka maka DPRD Kampar melalui komisi I mengundang pihak perusahaan dan instnasi terkait untuk membahas masalah tersebut, namun sayanyanya undangkan ini tidak digubris oleh pihak perusahaan dan mereka tidak menghadiri hearing, kondisi ini tentu saja membuat anggota komisi I mencak mencak. ‘’Padahal kita sudah melayangkan surat unutk hearing ini sejak seminggu yang lalu Kalau memang perusahaan berada pada pihak yang benar kenapa mereka justru takut untuk menghadiri rapat dengar pendapat bersama komsii I” ujar salah seorang anggota Komisi I Nurmailis Syaiful di ruangan hearing (3/7)

Padahal saat itu pihak legislative yaitu komisi I sudah hadir, begitu juga dengan beberapa anggota DPRD Kampar Dapil Tapung, perwakilan masayarakat, pihak BPN dan Dinas Kehutanan Kampar, agenda dalam hearing ini adalah mendengarkan penjelasan dari versi perusahaan, karena sengketa ini sempat menimbulkan hebih beberapa waktu yang lalu dengan ekssodusnya warga desa koto Garo ke Pekanbaru dan minta perlindundan dari pemrov Riau.

‘’tidak hadinya PT Raka dalam hearing ini mengindikasikan bahwa perusahaaan tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, mereka melecehkan DPRD Kampar sebagai lembaga perwakilan rakyat” ucap Syaiful geram. Akhirnya karena sudah menunggu berapa lama dan pihak perusahaan juga tidak menghadiri maka hearing urung dilaksanakan

Syaiful menyatakan komisi I melalui pimpinan DPRD Kampar akan segera mengundang kembali PT Raka untuk hadir dalam hearing berikutnya, ia menghimbau dan sangat mengharapkan kedatangan perwakilan pihak perushaan untuk memberikan keterangan kepada DPRD Kampar melalui komisi I. “ dalam heraing yang akan datang saya berharap agar pihak perushaan dapat hadir, agar masalah ini dapat diselesaikan secara tuntas” harapnya lagi

Syaiful juga meminta masyarakat memandang dengan adil, selama ini tidaklah mudah menyelesaikan masalah yang ada, salah satu hambatannya adalah seperti yang mereka alami, banyak pihak pihak terkait yang enggan berkomunikasi dan tidak punya niat bai untuk menyelesaikan ***

Rabu, 02 Juli 2008

Warga Siak Hulu dan PT Langgam Harmoni Sama sama Korban

Dalam kasus tanah

BANGKINANG (rdh) , persoalan sengketa tanah antara masyarakat desa Pangkalan baru kecamatan Siak Hulu dengan PT langgam Harmoni ternyata mempunyai cerita yang menarik, karena menurut Badan Pertanahan nasional (BPN) kampar kedua belah pihak baik masyarakat maupun PT langgam Harmoni sama sama korban. ‘kalau kita usut akar persoalan ini dari awal maka akan ditemukan ternyata ada pihak lain yang bermain disini dan mereka bisa dikatakan korban ‘’ ujar Kepala BPN kkampar Drs Nasir Zahier melalui Kasi Pengaturan dan penataan tanah BPN kampar Widodo Bangkinang (2/7).

Dijelaskannya, persoalan sengketa tanah ini diawali dengan adanya pembukaan kebun oleh PTP V di desa tersebut dalam jumlah ribuan hektar, dan 500 hektar yang diperebutkan saat ini adalah lahan inti. Oleh pengurus KUD lama, Kades lama dan beberapa oknum PTP tanah tanah tersebut dikapling dan dibuatkan sertifikatnya, nah orang orang yang memiliki sertifikat inilah yang kemudian menjual tanah ini kepada pihak langgam Harmoni, tentu saja ini menimbulkan masalah karena pengurus KUD sekarang dan Kades saat ini tidak mengetahui hal itu sehingga terjadilah tumpang tindih, sebagai pihak yang sudah merasa membeli PT langgam Harmoni tentu saja mengambil hasil dari kebun yang dibelinya, sehingga timbulkan pertikaian, dan akhirnya menimbulkan sengketa. ‘’Harusnya diperjelas dulu kepada pihak yang menjual ini artinya kepada mereka yang mempunyais sertifikat ini, ‘’ujarnya

Ketika ditanya bagaimana BPN kampar bisa mengeluarkan sertifkat tanah tersebut, Widodo menyatakan saat pengurusan sertfikat mereka bisa memenuhi persyaratan seperti rekomendasi dari Kades, KUA dan Ninik mamak, hanya saja BPN tidak mengetahui bahkan kedepannya teryuata tanah ini dijual belilkan. ‘’Namun sampai sekarang kita masih menahan pengalihan asset dari para oknum ini ke PT Langgam Harmoni, kita ingin masalah ini diselesaikan, ‘’ujarnya.

Hanya saja PT Langgam Harmoni sendiri tidak mempunyai izin di Kampar, bahkan dari hearing yang ada di DPRD terungkap Camat Siak Hulu sendiri mempertanyakan legalitas dari keberadaan PT Langgam Harmoni di Siak Hulu. Pihak perusahaan dulunya pernah datang mengurusi perizinan ke BPN namun oleh pihak BPN belum dikabulkan karena pihak PT langgam Harmoni belum mampu menyerahkan bukti kepemilikan lahan, selain itu juga tidak bisa menyerahkan rekomendasi dari Kepala desa, camat dan Bupati Kampar. Jadi dalam kasus ini menurutnya semua pihak mempunyai kesalahan yang sama dan sama sama menjadi korban. ***

Kampar Harusnya Punya banyak Sekolah Unggulan

Kalau Perlu Tiap Kecamatan

BANGKINANG (rdh) wacana untuk mengembangkan pendidikan dengan lebih baik di kabupaten Kampar ternyata belum berjalan maksimal, salah satunya adalah wacana untuk mendirinya sekolah unggulan, sampai saat ini masih menjadi wacana saja, padahal harusnya saat ini kampar sudah punya banyak sekolah unggulan. ‘’kalau perlu satu sekolah unggulan di setiap kecamatan., ‘’ujar disampaikan Ketua Dewan Pendidkan Kampar (DPK) Syafrudin Samiun SSI MSI di Bangkinang (2/7).

Syafruddin menjelaskan, harusnya pemerintah sudah merealisasikan out karena sekolah unggulan ini bisa memecahkan banyak persoalan pendidikan yang ada, salah satunya membludaknya siswa baru pada satu sekolah saja di kabupaten, akibatnya bisa saja menimbulkan adanya kolusi dan ini membuat sekolah lain hanya menunggu, padahal kalau disetiap kecamatan ada sekolah unggulan maka penyebaran siswa akan lebih merata.

Selain itu menurutnya dengan kondisi pendidikan yang ada di Kampar saat ini membutuhkan sekolah unggulan, kalau memang tidak bisa disetiap kecamatan setidaknya satu sekolah unggulan dikecamatan terdekat. Sekolah ungulan tersebut terdiri dari berbagai tingkatan yang dimulai dari Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA. Bila perlu gedung sekolah unggulan semua tingkatan tersebut harus dibuat satu atap sehingga memudahkan pemerintah unuk mengawasi proses belajar mengajar di sekolah unggulan itu.

Contohnya satu sekolah ungulan di Bogor Jawa Barat dimana dibuat satu gedung untuk tiga tingkatan sekolah. Agar pengelolaan sekolah tersebut berjalan secara profesional maka harus dikelola oleh seorang manager dan tiga kepala sekolah untuk masing masing tingkatan. Guru guru yang ada di sekolah ungulan d Bogor mengajar di semua tingkatan, seperti guru SD nya juga mengajar d SMP atau sebaliknya.

‘’dan bagi Kampar mengingat kemampuan APBD itu bukanlah hal yang mustahil , apalagi kalau pemerintah berorientasi kepada peningkatan kualitas bukan pembangunan fisik semata, ‘’ujarnya.

Tentu saja dinas terkait harus memperhatikan aspek guru, kualitas guru sangat menentukan begitu juga dengan proses rekrutan gurunya sehingga benar benar bisa memberikan andil yang besar bagi pengembangan sekolah unggulan tersebut. ‘’namun yang terpenting adalah aksi sehingga sekolah unggulan ini tidak hanya menjadi wacana semata, ‘ujarnya ***

730 KM dan 549 KM Tapal Batas Kampar dengan Kabupaten lain Belum diukur dan dilacak

BANGKINANG (rdh) Selain masalah sengketa tanah pemerintahan kampar juga masih punya banyak pekerjaan rumah dalam bidang pertanahan,salah satunya dalam pengukuran Tapal Batas antara Kabupaten kampar dengan kabupaten/kota lain di propinsi Riau, karena walaupun pemekaran sudah dilaksanakan bertahun tahun yang lalu namun persoalan tapal batas antara kampar dengan kabupaten lain belum juga usai. ‘’setidaknya saat ini masih ada 730 KM tapal Batas antara Kampar dengan daerah lain belum selesai di ukur, bahkan masih ada 549 KM yang belum terlacak, ‘’ujar Kabag pemerintahan kampar melalui Kasubag Pemerintahan umum dan otonomi desa (PUOD) Kampar NUrbit SP MH s di Bangkinang (2/7).

Belum selesainya pengukuran ini salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dana, karena untuk itu dibutuhkan biaya yang sangat besar, untuk ssatu KM membutuhkan setidaknya Rp 10 juta, dana ini sudah termasuk untuk pelacakan, pengukuran dan pematokan. Pada tahun tahun sebelum ini pendanaan ini dilakukan dalam benutk budget sharing dengan pemrov Riau, namun dalam dua tahun belakangan ini karena banyaknya persoalan tapal batas ini maka Kampar menghentikan dana untuk pengukuran tersebut. ‘’namun pemrov masih melakukan pengukuran hanya saja Kampar jadinya harus menunggu giliran dari pemrov saja, ‘’ujarnya.

Dijelaskannya, dari data terakhir tapal Batas yang ada antara Kabupaten Kampar dengan daerah lain yang belum dilacak sepanjang 279 KM sedangkan yang belum diukur sepanjang 730 KM. dengan rincian tapal batas antara Kampar dengan Rokan hulu sepanjang 250 KM, yang sudah dilacak sepanjang 15 KM dan sisanya 205 KM belum dilacak sedangkan pengukuran belum dilakukan sama sekali.

Yang kedua tapal batas antara Kampar dengan Pelalawan sepanjang 95 KM, pelacakan yang sudah dilaksanakan sepanjang 51 KM sedangkan yang belum sepanjang 43,5 KM , sementara itu untuk pengukuran belum dilakukan sama sekali. Yang ketiga tapal batas antara Kampar dengan Kuantan Singingi sepanjang 179 Km, dimana 122 KM diantaranya sudah dilacak sedangkan yang belum sepanjang 56,5 KM sedangkan pengukuran yang sudah dilaksanakan sepanjang 41 KM dan masih tersis 138 KM lagi yang belum diukur.

Begitu juga dengan tapal batas antara Kampar dengan Siak, masih ada 168,5 KM yang belum dilacak dan sudah ada sepanjang 39,5 yang dilacak, sedangkan yang sudah selesai diukur baru sepanjang 31 KM dan sisanya 177 KM belum diukur.

Terakhir tapal batas antara Kampar dengan Pekanbaru Kota sepanjang 123,5 KM dengan yang sudah dilacak sepanjang 52 KM dan yang belum sepanjang 71,5 KM, sementara pengukuran sudah dilaksanakan sepanjang 53,5 KM dan 70 KM belum dilaksanakan. Inilah pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan oleh Kampar ***

Selasa, 01 Juli 2008

DPRD Anggap Biasa Kado Pakaian dalam dari masyarakat

karena mereka tidak sanggup ngasih yang lain

BANGKINANG (rdh), usaha masyarakat desa Pangkalan baru kecamatan Siak Hulu untuk menyadarkan anggota DPRD Kampar agar lebih serius menangani kasus sengketa tahan mereka ternyata sia-sia, karena walaupun sudah memberikan hadiah pakaian dalam wanita yang terdiri dari BH dan Celana dalam wanita ternyata ditanggapi cuek saja oleh anggota DPRD Kampar.‘’Itu hal yang biasa, karena bias saja mereka tidak mempunyai apapun lagi untuk diberikan makanya mereka memberikan pakaian dalam itu, ‘’ujar anggota Fraksi PPP kampar Sibawaihi di Bangkinang (1/7).

Sibawaihi bahkan dengan enteng menyatakan sudah hal yang biasa biasa saja kalau masyarakat memberikan kado seperti itu kepada anggota DPRD lkarena memang masyarakat hanya mengikuti emosional saja dan hal ini tidak perlu ditanggapi terlalu serius. Ketika ditanyakan tentang bagaimana harusnya DPRD membantu menyelesaikan masalah rakyat itu, Sibawaihi malah dengan emosional menyatakan itu bukanlah wewenang dan tanggung jawab DPRD, karena itu adalah tanggung jawabnya eksekuitf. ‘’harusnya tanyakan kepada eksekutif, bukankah menanyakan itu kepada DPRD, karena sekian banyak masalah tanah di Kampar ini tidak ada satupun yang bisa diselesaikan oleh eksekutif, ‘’ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD yang lain, Sudirman Dt Perpatio misalnya menyatakan belum tentu pemberian kado itu dating dari masyarakat Kampar, itu hanya lah orang yang tidak bisa menahan emosional saja. ‘’dan belum bisa dikatakan itu kekecewaan masyarakat Kampar, karena kita punya duapuluh kecamatan dan yang memberi kado hanya dari satu kecamatan, jadi kekecewaan terhadap DPRD belum segitunya lah, ‘’ujarnya tenang. Sudirman sendiri tidak bisa memberikan solusi bagaimana menyelesaikan maslah tanah itu dengan lebih baik, menurutnya semua itu tergantung kepada DPRD saja, hanya saja masyarakat belum begitu memandang jelek lembaga DPRD hanya karena sebuah kado saja.

Jawaban yang agak menenangkan dating dari wakil Ketua DPRD Kampar IMron Joni Hasibuan SH, menurutnya DPRD Bukannya tidak mau bertindak cepat, namun kewenangan DPRD hanyalah sebatas memberikan rokemdasi dan pertimbangan kepada pemerintah, untuk itu pihaknya akan segera membicarakan ini dengan pihak eksekkutif Kampar. ‘’kita akan mendengarkan pandangan dari komisi I yang menangani hal ini dan nantinya akan disampaikan kepada eksekutif ‘’ujarnya.. Namun apapun itu ternyata kado itu sia sia ***

Kecamatan Kampar Kiri Tengah Gelar KBkes

KAMPAR KIRI TENGAH (rdh), kegiatan peningkatkan kesehatan masyarakat tampaknya selalu menjadi program utama pemerintah bahkan hingga ke kecamatan, seperti yang dilakukan pihak kecamatan Kampar Kiri tengah yang melakukan kegiatan aksi pencanangan kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan ke 22 tingkat Kabupaten Kampar yang di pusatkan di Desa Simalinyang, yang merupakan kegiatan tingkat kecamatannya. ‘’kegiatan ini salah satu bentuk keperdulian pemerintah dan TNI dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, ‘ujar Camat Kampar Kiri Tengah, Dedi Dampudi dalam mmebuka acara tersebut di Simalinyang (1/7).

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sekedar memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat saja namun juga sarana untuk lebih mendekatkan masyarakat dengan pemerintah dan TNI dan juga ’kegiatan TMKK ke-22 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perlunya KB dalam upaya menciptakan masyarakat Kabupaten Kampar khususnya masyarakat Kampar Kiri Tengah yang sehat, bahagia, dan sejahtera.

Acara yang akan dilaksanakan ssejak tanggal 1 Juli hingga 28 september ini akan memberikan pengobatan masssal, suntik kB gratis dan pelayana kesehatan lainnya, dalam acara pembukaan kemarin hadir setidaknya 250 orang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut, dengan rincian 100 orang pengobatan missal, 75 orang peserta KB dan pemberian suntik KB sebanyak 55 orang. ‘’kita harapkan semua masyarakat bisa merespon ini dan mengikutinya, ‘’ujarnya lagi

pencanangan kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan Ke 22 tingkat Kabupaten Kampar Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah, juga dihadiri camat gunung sahilan, dan camat kampar kiri hilir , Danramil, Camat, Kadis Kes, Kapolsek beserta ibu bhayangkara dan Akseptor Kabupaten. ***

Kades Jangan Jadi Sorotan Masyarakat


Dilantik delapan Kades di Kampar Kiri Hulu

GEMA (rdh) Menjadi Kepala Desa (Kades) harus dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat desanya dan saat melaksanakan tugas serta kewajiban juga memberikan pelayanan yang baik. ‘’jangan malah menjadi contoh dan sorotan masyarakat karena ulahnya, ‘’ujar Bupati Kampar Drs H Burhanuddin Husin MM melalui Asisten Pemerintahan Setda Kampar Drs Nazaruddin saat melantik delapan Kepala Desa kecamatan Kampar Kiri Hulu (01/7) di halaman kantor Camat setempat.

Delapan Kades yang dilantik itu adalah Sukri Elvi Kades Deras Tajak, Dahlis Kades Tanjung Permai, Suharmis Kades Kota Lama, Fahrus Kades Dua Sepakat, Juater Kades Sungai Santi, Zul Benja Kades Subayang Jaya, Marasuddin Kades Terusan dan Saib Kades Tanjung Beringin. Pelantikan itu dihadiri Anggota DPRD Kampar Repol Sag, Kepala Bagian Humas Setda Kampar Tanzili Ali S Sos, Camat Kampar Kiri Hulu Lukluar dan Upika setempat.

Kepada kades-kades yang baru di lantik, Asisten Pemerintahan juga mengingatkan mereka di saat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai apartur desa haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Dikatakan demikian karena di beberapa kalangan masyarakat desa ada yang memberikan pengaduan terhadap perilaku aparatur desa. Bahkan penganduan itu sampai ke pemerintahan kabupaten. “Biasanya pengaduan itu mengenai pemberian pelayanan kepada masyarakat dan kebiasaan disiplin jam kerja dan ada yang menyorot perilaku sosial Kades itu sendiri. “sebut Nazar
Sebagai kita ketahui bahwa pemerintah desa merupakan pemerintahan terdepan menjadi unjung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian Nazaruddin menganjurkan Kades untuk mempelajari dan mempedomani berbagi peraturan perundang-undangan tentang desa. Sehinga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tidak menyimpang dari aturan tersebut.

Disamping itu, Nazaruddin juga menyinggung permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kabupaten Kampar saat ini, sebagian besar permasalahan itu adalah berkenaan dengan kemiskinan, rendahnya sumber daya manusia dan terbatasnya ketersedian infrastruktur.

Mengenai kemiskinan yang ada di Kabupaten Kampar saat ini sebahagian besar disebabkan rendahnya kepemilikan dan penguasaan aset lahan pertanian dan perkebunan oleh masyarakat tempatan. Namun terbatasnya lapangan pekerjaan dan kemampuan masyarakat dalam mengelolah dan memfaatkan sumber daya alam yang ada ***

Perlu bangun Kemitraan Untuk menjamin Keamanan

Hut Bayangkara ke 62 di Kec.Tapung


Jajaran Kepolisian tidak akan dapat mengujudkan keamanan ditengah-tengah masyarakat, tanpa dukungan segenap komponen masyarakat dan instansi terkait, untuk itu perlu dibangun pola kemitraan dengan semua stake holder yang ada.

Demikian disampaikan kapolres kampar AKBP.MZ.Muttaqin usai menjadi inspektur upacara, bersempena HUT Bayangkara ke 62 di Kabupaten kampar bertempat di halaman kantor Mapolsek Tapung Selasa (1/7).

MZ.Muttaqin mengatakan bahwa sesungguhnya pola kemitraan menjadi hal yang mutlak harus dilaksanakan, agar tercapainya keamanan masyarakat sebagai mana diharapkan, terutama dalam mengawasi dan mengamankan kebijakan pembangunan,kemasyarakat yang dilakukan pemerintah Kabupaten kampar.

Menurut Kapolres bahwa pola kemitraan selama ini, belumlah dapat terbagaun sebagaimana diharapkan, maka bersempena dengan HUT Bayangkara ke 62 tahun 2008 ini, ia berharap kiranya pola kemitraan yang sesungguhnya dapat dibangun secara berkesinambungan dengan segenap komponen dan instansi terkait.
Peringatan HUT Bawangkara ke 62 tingkat kabupaten kampar, sebetulnya dipusatkan di beberapa mapolsek yaitu di Wilayah Mapolsek Kec.XIII Koto Kampar, Tapung dan tapung Hilir serta di Mapolres Kampar sendiri.

Kepolres kampar MZ.Muttaqin didampingi Bupati kampar Drs.Burhanuddin Husin diwakili sekda Kampar Drs.H.Zulher.Ms dan ketua DPRD kampar H.Masnur.SH dan ketua pengadilan Negeri bangkinang dan Komandan Batalyon 132 BS. Mengatakan bahwa HUT bayangkara ke 62 tahun ini sengaja dipusatkan dibeberapa mapolsek, dengan maksud untuk lebih menjalin kebersamaan dalam rangka membangun pola kemitraan tersebut.

Bahwa refrensip penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten kampar ujar Muttaqin pihaknya selalu menjunjung tinggi filosopi daerah yang dikenal dengan “ Tali Bapilin Tigo” yaitu kebersamaan anatara Umaroh, Ulama dan pemangku adat, yang saling bersinergi satu dengan yang lainnya.

Berkaitan hal tersebut kepada ninik mamak dan para ulama kapolres kampar mengharapkan, kiranya lebih mendoreong anak didik dan kemanakan untuk mengembangkan pendidikan agama secara dini, terutama dalam mengantisifasi berbagai kasus asusila yang banyak terjadi akhir-akhir ini, terutma bagi usia produktif dan orang rua sebagai pelaku kasus Aqsusila tersebut.

Bersempena peringatan HUT Bayangkara ke 62 kapolres kampar MZ.Muttaqin didampingi Sekda kampar Drs.H.Zulher.MS dan muspida Kampar meresmikan pemakaian musholah An-Nur Mapolsek Tapung yang ditandai dengan Penandatangan prasasti dan pembukaan selibung papan nama.

Sebelumnya diserahkan pula berbagai hadia kepada pemenang poskamling masing-masing kepada pemenang dianataranya kepada poskamling desa Suka Ramai SP II Kec.Tapung, Laboy Jaya Kec.bangkinang Seberang dan desa batu belah Kec.Tapung. (humas)

Design by Amanda @ Blogger Buster